Breaking News:

Turunkan Angka Kasus Korona, Komisi II Dukung PPKM Skala Mikro

Instruksi Mendagri (Inmendagri) 3/2021 tentang PPKM mikro dapat menurunkan jumlah kasus virus korona (covid-19) di sejumlah daerah.

Humas Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Mendagri (Inmendagri) 3/2021 tentang PPKM mikro dapat menurunkan jumlah kasus virus korona (covid-19) di sejumlah daerah. Komisi II DPR RI mengapresiasi dan meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi serta evaluasi supaya aturan itu berdampak lebih efektif.

"Penurunan angka orang terpapar covid-19 sudah menurun dari 10 ribu ke 6 ribu. Ini bagian dari dampak aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu dan harus terus dievaluasi guna meningkatkan kesadaran mencegah virus ini," papar Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Aminurrokhman kepada media, Selasa (16/2/2021).

Ia mengatakan aturan itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Namun pemerintah seluruh tingkatan harus terus menggelar evaluasi aturan tersebut.

Tujuannya, kata dia, guna meningkatkan efektifitas Inmendagri tersebut. Kemudian setiap pemangku kebijakan mesti mempererat koordinasi atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Pastikan juga sanksinya dijalankan. Tapi sebelumnya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi aturan tersebut. Jadi penerapan Inmendagri ini diterapkan secara komprehensif," ungkapnya.

Menurut dia, Inmendagri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Untuk itu, target tersebut mesti dikejar dengan kerja secara serius oleh pemerintah hingga tingkat kelurahan dan desa juga masyarakat.

"Bila itu sudah berjalan dengan baik kita harapkan dapat melokalisasi pandemi ini dan memutus mata rantai penyebarannya," pungkasnya.

Inmendagri ini berbeda dengan inmendagri yang sudah diterbitkan pada PPKM mikro tahap kedua. Seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di dalamnya ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro.

Instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50%. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring.

Lalu, untuk aturan jam operasional mal diatur maksimal pukul 21.00 WIB/Wita tanpa toleransi. Pengunjung di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dan diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB.

Halaman
123
Editor: FX Ismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved