Satgas Minta Pemda Tidak Khawatir Mengenai Anggaran Pendirian Posko Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di tingkat Desa/Kelurahan (PPKM Mikro).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan pembentukan Posko Covid-19 untuk penanganan pandemi mulai dari hulu yaitu dengan upaya pencegahan.

Tujuan pembentukan posko untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro.

Baca juga: Krisis Akibat Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Memperkokoh Kemandirian Nasional

"Dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan semangat gotong royong, agar intervensi lebih efektif maka dibentuklah posko diseluruh desa dan kelurahan di Indonesia," kata Wiku dalam Konferensi pers virtual, Selasa, (16/2/2021).

Wiku menjelaskan, terdapat beberapa ketentuan agar posko dapat berjalan efektif.

Pertama yakni menentukan struktur dan personel, yang terdiri dari aparat dan mitra desa sesuai kebutuhan.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sputnik V Sukses, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Ucapkan Selamat Kepada Rusia

Kedua, menentukan lokasi posko sepeti memanfaatkan kantor kepala desa, atau lapangan, atau juga lokasi lainnya yang dinilai representatif.

Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Keempat menilai status zonasi wilayah.

"Untuk memastikan operasional posko tingkat desa atau kelurahan, maka diperlukan alur komando dan koordinasi yang jelas," katanya.

Baca juga: Satu Keluarga Positif Covid-19, Cinta Kuya Rayakan Sweet 17 Sendiri hingga Merasa Sepi Sebulan