Breaking News:

Penanganan Covid

Formappi: Vaksinasi Anggota DPR Tertutup Karena Ada 'Penumpang Gelap' yang Tak Ingin Terekspose

DPR memiliki alasan kuat mengapa mereka perlu menyertakan keluarga inti, maka tentu tak ada persoalan dan vaksinasi

Tribunnews/Jeprima
Ilustrasi: Suasana vaksinasi Covid-19 massal untuk sejumlah atlet, pelatih, dan tenaga pendukung di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2021). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan vaksinasi Covid-19 perdana kepada insan olahraga nasional dengan menyasar 820 orang, termasuk atlet, pelatih, dan tenaga pendukung dari 40 cabang olahraga (cabor). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menduga tertutupnya vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR dikarenakan mereka membawa 'penumpang gelap'.

'Penumpang gelap' yang dimaksud Lucius adalah keluarga dari anggota DPR yang turut serta mendapat jatah vaksinasi di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Ketika ditelisik, ketakpedean DPR untuk menyiarkan secara terbuka kegiatan vaksinasi, ternyata karena ada 'penumpang gelap' yang turut serta menikmati fasilitas vaksinasi bersama pelayan publik, walau mereka bukan pelayan publik," ujar Lucius, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Formappi Sindir Vaksinasi Covid-19 Anggota DPR Tertutup, Sekelas Presiden Saja Disiarkan Langsung

"Penumpang gelap yang tak ingin terekpose itu adalah istri atau suami serta anak-anak anggota yang mendapatkan vaksinasi prioritas gelombang kedua hanya karena kebetulan berjodoh dengan anggota DPR serta yang lainnya karena menjadi anak anggota," imbuhnya.

Menurutnya, jika DPR memiliki alasan kuat mengapa mereka perlu menyertakan keluarga inti, maka tentu tak ada persoalan dan vaksinasi tak perlu dilakukan secara tertutup. Sebab pada saatnya nanti semua warga negara juga akan menerima vaksin itu.

Apa yang dilakukan saat ini, kata Lucius, tak ubahnya asli kucing-kucingan. Tak bisa dibantah pula, kebijakan mereka menyertakan keluarga untuk menerima vaksin secara tertutup justru memperlihatkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang menyimpang.

Baca juga: Vaksinasi Keluarga Anggota DPR Dipersoalkan, Sekjen DPR: Prinsipnya Semua Warga Negara Akan Divaksin

"Sesuatu yang menyimpang akan merusak citra dan kehormatan DPR. Maka kalau bisa sembunyi-sembunyi, mengapa harus terbuka? Sebegitu menyimpangnya vaksinasi anggota beserta keluarga DPR itu sampai-sampai jurnalis yang mau meliput kegiatan di DPR harus di-BAP Kesekjenan, seolah-olah meliput kegiatan para pejabat sepenting DPR merupakan sebuah aksi Kriminal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lucius juga mengungkit perihal keanehan lain yang sempat terjadi sebelumnya. Yaitu perihal rapid test khusus anggota dan keluarga anggota DPR pada tahun yang lalu.

Saat itu, kata dia, rapid test menjadi sesuatu yang mahal karena langka. Warga harus mengantre dan menyiapkan sendiri biaya untuk mendapatkan rapid test.

Baca juga: Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga

"Di DPR, dengan mudahnya anggota dan keluarga mendapatkan rapid test secara eksklusif, gratis pula. DPR juga pernah heboh gegara beberapa anggota narsis menggunakan pakaian APD ketika disaat yang sama banyak nakes kesulitan mendapatkan APD," jelas Lucius.

"Memang relasi corona dan DPR sejak awal aneh. Dan mungkin keanehan itu yang tak ingin segera berakhir cepat sehingga vaksinasi yang harusnya jadi ajang promosi penerimaan vaksin yang aman justru dijadikan ajang petak umpet oleh DPR," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved