Breaking News:

Penanganan Covid

DPP GMNI Desak KPK Bongkar Dugaan Mafia dalam Pengelolaan Vaksin

Mereka mendesak KPK untuk turun tangan membongkar keterlibatan mafia vaksin dalam pengelolaan distribusi vaksin.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi: Petugas medis Dinas Kesehatan Kota Bandung menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac dosis kedua kepada pegawai dan pelaku usaha retail pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua di Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/3/2021). Sedikitnya tiga ribu pegawai dan pelaku usaha di mal tersebut disuntikkan dosis kedua vaksin Covid-19 guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan mampu memulihkan perekonomian di Kota Bandung. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP GMNI melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/3).

Mereka mendesak KPK untuk turun tangan membongkar keterlibatan mafia vaksin dalam pengelolaan distribusi vaksin.

Dugaan keterlibatan mafia vaksin itu dicurigai GMNI ketika BPOM tidak mengeluarkan izin untuk memproduksi vaksin Nusantara secara massal dan didistribusikan ke masyarakat Indonesia. Padahal kebutuhan vaksinasi Indonesia terbilang tinggi.

Baca juga: Orang Indonesia Kini Lebih Pilih Idap TBC Ketimbang Covid-19

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam orasinya menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM.

"Vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM.

Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang," ujar Imanuel, dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Menristek: RT Lamp Saliva Dapat Bantu Tes Covid-19 di Wilayah Minim Mesin PCR

Imanuel juga menyoroti pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam distribusi vaksin tersebut agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan transparan dalam mengambil kebijakan.

"Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid," kata dia.

"Kita minta agar pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan Covid. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente," tegasnya.

Baca juga: Pria Berusia 104 Tahun Divaksinasi Covid-19, Ini Komentar Wamenkes

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved