PKS Desak Pemerintah Tutup Akses Bagi WNA Antisipasi Masuknya Varian Covid-19 yang Lebih Ganas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya penularan Covid-19 disertai kasus kematian yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran pada semua pihak.

Meskipun ada pembatasan ketat, PPKM Darurat di Jawa Bali dan 15 daerah lainnya, masih ada persoalan terkait masuknya WNA maupun TKA.

Pada 4 Juli 2021, terdapat 1 WNA masuk ke Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terbukti positif Covid 19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera menutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM Darurat.

Mufida mengatakan, satu isu besar berkaitan dengan daerah di luar Jawa Bali, terutama dengan masih adanya WNA maupun TKA yang masuk di daerah-daerah tersebut.

Menurut dia, harusnya kebijakan PPKM Darurat berlaku juga terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia.

“Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar," kata Mufida kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Isolasi Mandiri di Rumah, Pasien Covid-19 Usia 70 Tahun Meninggal Dunia, Menolak Dirawat di RS

"Padahal saat ini, kita masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penyebaran penularan Covid-19 di dalam negeri. Saya berpendapat semestinya kita melakukan pelarangan masuknya WNA dan TKA. Ini sangat penting untuk dilakukan," lanjutnya.

Mufida khawatir masuknya varian-varian baru Covid-19 yang lebih ganas.

Sementara, pemerintah Indonesia masih belum dapat menanggulangi varian delta.

Menurutnya, jika tidak dilakukan pembatasan atas WNA dan TKA, maka akan memperbesar kemungkinan varian lain yang mungkin akan lebih berbahaya dari varian delta yang menyebar sekarang.

"Kami meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan mendatangkan TKA dan WNA sekarang ini," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Sambangi Samator, Pastikan Pasokan Oksigen untuk Penanganan Medis Covid-19

"Saat ini konsentrasi dan perhatian kita adalah pada masalah Kesehatan. Masalah nyawa yang semestinya diatas segala kepentingan lainnya. Oleh karenanya, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan," lanjutnya.

Terlebih saat ini Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kematian terbesar harian di dunia.

Beberapa negara pun akhirnya menutup akses masuknya WNI ke negaranya.

"Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita," katanya.