Breaking News:

Virus Corona

Epidemolog UGM Beri Saran Pemerintah Lakukan Ini untuk Turunkan Kasus Covid-19

Epidemolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria mengungkapkan, masih banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19.

Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Ilustrasi Pasien Covid-19 | Pasien Covid-19 tiba di Asrama Haji Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menjalani karantina, Jumat (28/5/2021). Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam mencapai 8.752 orang, dengan perincian pasien sembuh 7.629 orang, meninggal 184 orang, dan dalam perawatan 939 orang. 

TRIBUNNEWS.COM - Epidemolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria mengungkapkan, masih banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.

Di antaranya ada penyeragaman implementasi aturan PPKM Level 4 di lapangan serta pemberian efek jera bagi kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

"Masih banyak yang bisa dilakukan, penyeragaman implementasi PPKM di lapangan, pemberian efek jera bagi kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah," kata Bayu kepada Tribunnews.com, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut Bayu menuturkan, edukasi yang masif dan konsisten kepada masyarakat terkait penerapan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, juga dibutuhkan.

Baca juga: Relawan LaporCovid-19 Ungkap Temuan Pekerja Perbankan Tetap Diminta WFO Meski Ada yang Positif

Baca juga: Kapolda Jateng Terapkan Manajemen Kontijensi untuk Tekan Angka Positif Covid-19 di Klaten 

Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah relawan agar bisa meningkatkan kapasitas testing dan tracing.

Namun peningkatan jumlah relawan harus ada timbal balik berupa pemberian intensif yang layak dan tepat waktu.

Bayu juga meminta pemerintah bisa memberikan bantuan sosial (bansos) dengan sasaran yang tepat agar bansos bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Terakhir, Bayu mengungkapkan, persamaan persepsi dengan pelaku usaha juga harus dilakukan.

Pasalnya, banyak perusahaan yang masuk ke dalam sektor non esensial, tapi tidak mematuhi aturan dengan tetap meminta karyawannya bekerja di kantor.

"Bantuan sosial juga diberikan ke sasaran yang tepat. Selain itu, perlu ada penyamaan persepsi juga dengan pelaku usaha. Karena masih banyak kantor non esensial yang tidak mematuhi aturan," kata dia.

Baca juga: Legislator Golkar Dorong Polri Bantu Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Daerah

Baca juga: Sanksi Pidana di Revisi Perda Covid-19, Pimpinan DPRD DKI Harap Bisa Mengubah Kondisi Pandemi

Halaman
123
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved