Breaking News:

Virus Corona

14 Pernyataan Sikap Kelompok Cipayung Plus: Desak Jokowi Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi

Pemerintah dinilai gagal dalam penanggulangan wabah Covid-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik

Fransiskus Adhiyuda
Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND saat penyampaian sikap di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/8/2021). 

Lebih lanjut, Jefri menyebut, hal ini mestinya dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas. 

Pada usia Republik Indonesia yang ke 76 tahun, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi massal bagi pelajar di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi massal bagi pelajar di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8/2021). (Istimewa)

Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah melalui pengkajian bersama di internal Kelompok Cipayung Plus dan berdasar kan filosofis kehadiran negara, bahwa negara diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, serta kembali pada konstitusi bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara, dan negara melalui pemerintah harus bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak tersebut. 

Maka, selain gerakan bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kemanusiaan, dengan ini Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi (PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND) menyuarakan sikap terkait kinerja Pemerintah dalam mengendalikan keadaan Pandemi Covid-19

Berikut peryataan sikap Kelompok Cipayung Plus yang dibacakan di di Gedung Joang 45, Jakarta, Jumat (20/8/2021) ;

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. 

2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19.

3. Pemerintah harus membuat — roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan.

4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang Sangat rentan konflik kepentingan.

5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif. 

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved