Rabu, 10 September 2025

Virus Corona

Mulai Januari 2022, Vaksinasi Booster Akan Diberikan Gratis untuk Lansia dan Peserta BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal skenario biaya vaksinasi booster Covid-19 yang akan dimulai pada Januari 2022

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS/Jeprima
Petugas medis saat menyuntikkan vaksin Covid-19 ketiga atau vaksin booster kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (9/8/2021). Penyuntikan dosis ketiga itu dimaksudkan untuk memberikan proteksi tambahan kepada petugas kesehatan, terutama bagi yang merawat pasien Covid-19.?Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan?booster? vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes) ditargetkan selesai pada minggu kedua Agustus 2021 dengan jumlah nakes yang menjadi prioritas penerima vaksin sebanyak 1.468.764 orang. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal skenario biaya vaksinasi booster Covid-19 yang akan dimulai pada Januari 2022.

"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) non-lansia, itu akan ditanggung negara," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021).

Sementara, dikatakan Budi, untuk yang mandiri dan non-lansia, bakal dibuka skenario melalui perusahaan-perusahaan farmasi mengimpor vaksinasi tersebut.

"Dan langsung menjual ke masyarakat," ujar Budi.

Budi menyebut, penjualan vaksin secara langsung kepada masyarakat diharapkan dapat menyebabkan keseimbangan pasar dan membuat masyarakat punya banyak pilihan vaksin.

Dia menyebut, vaksin booster yang ditanggung APBN akan diberikan ke 83,1 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis, termasuk cadangan sekitar 10 persen.

Sementara itu, vaksin booster yang tidak ditanggung APBN akan diberikan kepada 125,2 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 139 juta dosis.

Baca juga: Meski Tren Menurun, Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 di RI Tempati Urutan Kelima

Budi lebih lanjut mengatakan, semua vaksin booster harus mendapatkan izin dari World Health Organization dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Memang proses-proses perizinan dari WHO, BPOM, dan ITAGI masih bergerak, karena penelitian mengenai booster-nya pun masih berjalan," kata Budi.

Akan tetapi, Budi melanjutkan, kalau ada vaksin-vaksin yang ingin masuk sebagai booster, harus melakukan research atau uji klinis dan mendapatkan approval dari BPOM dan WHO serta direkomendasikan oleh ITAGI.

Baca juga: Meski Tren Menurun, Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 di RI Tempati Urutan Kelima

"Pengalaman kami, begitu kita genjot vaksinasi Covid-nya, vaksinasi rutinnya tertinggal, padahal ini penting untuk kesehatan anak-anak kita ke depan. Jadi kami akan minta puskesmas biar konsentrasi ke vaksinasi rutin," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan