Fraksi Golkar DPR RI Berlakukan WFH Setelah Dua Anggotanya Dinyatakan Positif Covid-19

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar terpapar Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Golkar langsung menindaklanjutinya dengan melakukan tes PCR terhadap staf dan tenaga ahli yang bekerja di ruangan Fraksi Partai Golkar.

"Dari 85 orang anggota Fraksi Partai Golkar, yang lapor terkena Covid baru dua orang. Fraksi Partai Golkar sudah melakukan tes PCR kepada seluruh staf fraksi maupun para tenaga ahli dan mulai membersihkan kembali seluruh ruangan kerja anggota Fraksi Partai Golkar," kata Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadier, kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

Ruang Fraksi Partai Golkar pun ditutup sementara dan diberlakukan work from home (WFH).

Berlakunya WFH itu tertulis dalam surat edaran Fraksi Golkar.

"Instruksi WFH berlaku mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 13 Maret 2022 dan aktif kembali berkantor seperti biasa tanggal 14 Maret 2022," demikian tertulis dalam surat edaran tersebut.

Fraksi Golkar pum menugaskan seorang tenaga ahli anggota atau staf administrasi untuk bertugas di kantor setiap harinya.

Baca juga: 152 Orang di Kompleks Parlemen Positif Covid-19, Ada Anggota DPR Terpapar saat Buka Masker

"Selama WFH tetap menjaga kualitas kerja dan selalu berkoordinasi untuk kelancaran kerja di lingkungan Fraksi Golkar DPR RI," kata Adies.

152 Orang di Kompleks Parlemen Positif Covid-19

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas di gedung dewan akibat kasus corona yang melonjak.

Di antaranya sejak kemarin ia memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi anggota dewan menyusul sembilan dari wakil rakyat itu kini dinyatakan positif Covid-19.

Puan mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk staf atau karyawan lain yang bekerja di lingkungan kompleks parlemen yang jumlahnya total mencapai 152 orang.

Dengan total kasus itu ia menyatakan DPR memberlakukan WFH per Kamis (3/2) kemarin.

"Sistem WFH (work from home) akan kembali diterapkan mulai hari ini," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Baca juga: Update Covid-19 Global 4 Februari 2022: Indonesia Peringkat 17, Kasus Aktif di Dunia 74.810.572

Dia menjelaskan keputusan ini diambil usai Rapat Pimpinan (Rapim) DPR dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Hasil rapat antara lain juga memutuskan, sistem kerja kedinasan akan berlaku fleksibel dengan kapasitas kehadiran maksimal 50 persen setiap hari.

Sementara, rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan mitra kerja hanya akan dihadiri oleh maksimal 30 persen peserta dengan waktu maksimal sampai pukul 15.30 WIB.

Rapat fisik tetap boleh digelar di Gedung DPR dengan durasi maksimal 2 jam.

Baca juga: Positivity Rate Indonesia di Atas 30 Persen, IDI: Indonesia Sudah Masuk Gelombang Ketiga Covid-19

Selain itu, para pihak yang hadir dalam rapat pun ikut dibatasi.

Misalnya dari mitra kerja, hanya menteri dan pendamping yang diizinkan hadir fisik.

Sementara, dari komisi DPR hanya pimpinan komisi dan kapoksi yang diizinkan masuk ruang rapat.

"Aturan pembatasan di area kompleks DPR yang berada di Senayan, Jakarta, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut," katanya.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, dari 9 anggota DPR yang terdeteksi positif Covid-19, tujuh di antaranya terpapar Covid-19 setelah mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI.

Mereka mayoritas terpapar saat menghadiri rapat dan membuka masker di dalam ruangan.

Muhaimin mengaku mendapat informasi tersebut dari Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

"Rapat di Komisi X [DPR]. Kalau enggak salah tujuh (orang terpapar," kata Muhaimin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (3/2).

"Ya benar yang paling banyak klaster rapat, pertemuan tertutup dan membuka masker," kata Muhaimin.

Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan rapat di DPR.

Menurutnya, pihaknya memutuskan membatasi jumlah peserta yang hadir secara fisik sebanyak 30 persen.

Menurut Cak Imin, peserta rapat yang hendak hadir secara fisik pun harus menjadi swab antigen lebih dahulu.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

"Jadi evaluasi rapat maksimal 30 persen dari anggota komisi dan swab antigen," kata Ketua Umum PKB itu.

"Kita minta supaya tidak membuka masker sama sekali. Makan (dan) minum di ruang terbatas lah," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, total kasus positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR hingga kemarin sudah mencapai 152 orang.

"Sudah nambah lagi, sekarang udah 152 barusan, setengah jam yang lalu. Itu yang terbaru," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Indra menjelaskan, 152 kasus Corona tersebut merupakan gabungan antara anggota DPR, ASN, hingga tenaga ahli.

Sebelumnya, Indra mengatakan bahwa jumlah kasus Corona di lingkungan DPR bertambah menjadi 142 kasus.

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore + 45 orang jadi 142 orang," kata Indra.