DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

DPD RI Dukung Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

Ia mengatakan pertemuannya dengan Gubernur Kalbar pada saat ini untuk menyerap banyak informasi khususnya yang memang menjadi prioritas kedepan.

DPD RI Dukung Pemekaran Provinsi Kapuas Raya
Tribun Pontianak
Wakil Ketua I DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono bersama anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Maria Goretti saat bertemu Gubernur Kalbar, H Sutsrmidji di Ruang Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, senin (2/8/2019). 

Wakil Ketua I DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono bersama anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Maria Goretti melakukan rangkaian pertemuan diseluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan.

Dr Nono mengatakan ia telah mengunjungi beberapa provinsi di Kalimantan dan pada hari ini ia berkesempatan untuk berkunjung ke Kalimantan Barat menemui Gubernur Kalbar, H Sutarmidji, di Ruang Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, senin (2/8/2019).

Ia mengatakan pertemuannya dengan Gubernur Kalbar pada saat ini untuk menyerap banyak informasi khususnya yang memang menjadi prioritas kedepan adalah masalah perbatasan.

"Kebetulan Kalimantan ini juga akan menjadi ibu kota baru. Kemarin saya sudah berkunjung ke Kaltim dan sekarang ke Kalbar. Banyak hal yang didapat berkaitan dengan bagaimana membangun daerah khususnya diluar Jawa," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini yang sedang menjadi tren adalah Pulau Kalimantan karena akan menjadi ibu kota negara.

"Kita berharap secepatnya kita sama-sama sebagai wakil daerah tentunya berjuang untuk kepentingan daerah dalam rangka kepentingan negara tentunya bukan hanya Kalimantan tapi juga di Papua," ujarnya.

Ia mengatakan usai di lantik nanti ia sebagai Wakil Ketua I DPD RI bersama dengan yang lainnya sudah punya bahan yang cukup untuk segera bekerja dan tidak boleh menunggu lama karena masalah bangsa ini semakin dinamis dan memerlukan kerja keras bersama.

"Kami di Parlemen DPD RI khsusunya yang dilakukan kami adalah pertama memberi dukungan kepada daerah untuk berjuang untuk kemajuan daerah demi kepentingan NKRI," ujarnyam

Selain itu, memberikan payung hukum atau regulasi ,sekaligus pengawasan terhadap program yang sedang berjalan baik dari pusat maupun daerah.

"Tak hanya itu saja tentu juga menyangkut anggaran sehingga singkron fungsi kami di pusat tetapi persentase dari daerah. Bahkan karena banyak hal yang saya dapat dari Gubernur Kalbar untuk nanti pada saat pembekalan untuk hadir menyampaikan apa yang menjadi problem daerah. Sehingga teman-teman mengerti itu menjadi bahan awal untuk bekerja di tahun 2019," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved