Breaking News:
DPD RI
Gedung Nusantara
Gedung Nusantara

Peringati HPSN, Waka DPD RI Sambut Baik Usulan Pembentukan BNPS

Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memberikan perhatian lebih terhadap isu lingkungan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup

dok. DPD RI

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyambut baik rekomendasi Indonesia Solid Waste Association yang mengusulkan agar pemerintah membentuk badan khusus yang bertugas untuk menangani masalah sampah di Indonesia.

"DPD RI mengapresiasi kepada semua pihak yang secara langsung menunjukan kepeduliannya terhadap permasalahan sampah yang hari ini sudah sangat mengganggu daya dukung lingkungan," ujar wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Senin (22/02).

Pemerintah baik pusat maupun daerah, kata Sultan, wajib memberikan perhatian lebih terhadap isu lingkungan yang dampaknya sangat berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat tersebut.

"Meskipun di beberapa daerah sudah memiliki perda yang cukup ketat tentang pengelolaan sampah, namun keberadaan Badan Nasional penanggulangan Sampah (BNPS) bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang seringkali menyebabkan banjir dan menjadi sumber penyakit ini," usul Sultan.

Kalau merujuk pada data KLHK tahun 2020, jelas Sultan, data sampah secara nasional sudah mencapai 67,8 juta ton setahun. Di Jakarta sendiri bahkan 8 ribu ton per harinya.

"Dengan fenomena sampah yang kian mengkhawatirkan ini, kami merasa perlu untuk mendorong pemerintah pihak tetkait untuk secara bersama-sama menyusun sebuah badan khusus dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan tidak hanya berorientasi pada profit, tapi lebih merupakan wujud tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat," ungkap mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, selama ini banyak pihak swasta yang turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah, namun hanya sedikit yang benar-benar berorientasi pada cost recovery.

"Setidaknya pemerintah khususnya pemda memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait seperti LSM, pihak swasta dan masyarakat secara terpadu dan komprehensif dalam penyelesaian masalah sosial ini, jika belum memiliki political will untuk membentuk BNPS," tutup Sultan. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved