Selasa, 2 September 2025

DPR Dukung Langkah Strategis Menuju 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2035

Keberhasilan transisi energi ke arah EBT membutuhkan reformasi kebijakan agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor.

Editor: Content Writer
Istimewa
TRANSISI ENERGI EBT - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka. Ia menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 100 persen pada tahun 2035 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 100 persen pada tahun 2035. Ia menilai, target ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan krisis iklim global.

“Target ini menunjukkan keberanian dan visi jangka panjang Presiden. Tapi harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur, percepatan proyek EBT, dan insentif konkret bagi pelaku usaha,” kata Beniyanto dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).

Menurut data Kementerian ESDM, bauran EBT nasional per pertengahan 2025 baru mencapai 14,7 persen. Pemerintah kemudian merevisi target jangka pendek 2025 menjadi 20 persen, sedangkan angka 23 persen ditargetkan tercapai pada 2030. Untuk mendukung akselerasi ini, pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 42,6 GW berasal dari sumber energi terbarukan. Rinciannya meliputi pembangkit surya (17,1 GW), hidro (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan nuklir (0,5 GW).

Baca juga: Kirim Tim ke Brasil, DPR Apresiasi Langkah Percepatan Transisi Energi

Beniyanto menilai, keberhasilan transisi energi ke arah EBT membutuhkan reformasi kebijakan, termasuk dalam hal tarif listrik dan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor.

“Pembangunan pembangkit saja tidak cukup, kita juga harus mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan penyimpanan energi. Tanpa itu, EBT tidak akan maksimal,” ujar legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Ia juga mendorong sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam penyediaan insentif fiskal dan pendanaan hijau yang terjangkau. Program pemasangan PLTS di wilayah desa juga disebut sebagai prioritas dalam jangka pendek.

“Komisi XII DPR RI akan terus memberikan dukungan dan mendorong sinergi kebijakan agar target ini dapat direalisasikan secara bertahap dan terukur. Harapannya, komitmen menuju 100 persen EBT pada 2035 benar-benar menjadi langkah maju dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional,” ujar Beniyanto.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan