Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya Dorong Akselerasi Program Bioetanol E10 Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah mempercepat penerapan program bioetanol E10 sebagai bagian dari agenda transisi menuju kemandirian energi nasional.

Ia menilai, kebijakan ini sudah memiliki fondasi yang kuat sejak penyusunan roadmap bioetanol pada 2008 dan kini saatnya dijalankan secara lebih masif, terarah, serta melibatkan pemahaman publik yang luas.

“Program E10 merupakan bagian penting dari agenda kemandirian energi nasional. Pemerintah sudah menyiapkan roadmap-nya sejak lama, dan sekarang waktunya kita bersama memastikan pemahaman publik berjalan seiring dengan kebijakan,” kata Bambang.

Menurut Bambang, manfaat bioetanol tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi dan industri nasional. Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 1,2 juta ton bioetanol, yang berarti diperlukan sekitar 20 pabrik baru untuk menjaga ketersediaan pasokan. Pembangunan tersebut dapat tersebar di berbagai wilayah dengan memanfaatkan potensi bahan baku lokal seperti tebu, jagung, dan singkong.

“Ini membuka ruang investasi dan penguatan industri berbasis komoditas lokal. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga memberi nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian daerah,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Bambang Patijaya Tekankan Hilirisasi Batubara ke Coal Chemical, Perkuat Nilai Tambah dan Tekan Emisi

Lebih lanjut, Bambang menilai kesiapan operator SPBU, baik milik pemerintah maupun swasta, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan seperti Shell dan Vivo yang telah menerapkan biofuel mandatory di berbagai negara, termasuk India, Brasil, dan kawasan Eropa. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar distribusi dan penerapan di dalam negeri berjalan optimal.

Selain kesiapan infrastruktur dan industri, Bambang juga menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi publik yang lebih luas, terutama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Perlu ada penjelasan yang lebih luas dan komunikatif kepada masyarakat. Edukasi publik akan memastikan transisi berjalan tanpa keraguan, dan masyarakat memahami manfaat bioetanol secara nyata,” jelasnya.

Bambang menambahkan bahwa kemandirian pasokan etanol menjadi kunci keberlanjutan program ini. Dengan meningkatnya kebutuhan nasional, pemerintah perlu mendorong investasi baru dan memastikan kapasitas produksi dalam negeri dapat mengimbangi arah kebijakan energi.

“Kapasitas produksi harus sejalan dengan kebijakan. Kemandirian pasokan menjadi kunci agar program ini memiliki keberlanjutan jangka panjang,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Bambang menyoroti aspek keterjangkauan harga sebagai faktor utama penerimaan masyarakat terhadap bahan bakar berbasis bioetanol.

“Harga harus dijaga tetap kompetitif. Jika bioetanol mampu hadir dengan harga terjangkau, masyarakat akan menerima dengan positif,” tutup legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.(*)

Baca juga: Bambang Patijaya: Fit and Proper Test Harus Hasilkan Komite BPH Migas Visioner dan Progresif