Bambang Patijaya: Fit and Proper Test Harus Hasilkan Komite BPH Migas Visioner dan Progresif

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa proses fit and proper test calon anggota Komite BPH Migas harus mampu menghasilkan figur visioner dan progresif. Figur tersebut diharapkan memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, serta transparansi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

Menurut Bambang, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Di satu sisi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi stabilitas pasokan energi. Kondisi ini, kata Bambang, menuntut BPH Migas benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.

“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas Bambang di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk dashboard digital publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran energi secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Bambang Patijaya Tekankan Hilirisasi Batubara ke Coal Chemical, Perkuat Nilai Tambah dan Tekan Emisi

“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong Komite BPH Migas yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai sangat penting untuk menutup celah penyalahgunaan di lapangan, serta memastikan energi bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.

Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan mengawal proses fit and proper test agar menghasilkan Komite BPH Migas yang profesional, inovatif, dan konsisten terhadap modernisasi pengawasan distribusi energi di era digital.

“Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” tutup legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung tersebut.