Christiany Paruntu Dukung Arah Transformasi Garuda Indonesia Usai Pengangkatan Direksi Baru

TRIBUNNEWS.COM - Garuda Indonesia masih menghadapi tekanan kinerja keuangan yang signifikan. Pada semester I/2025, maskapai tersebut mencatat rugi bersih sebesar Rp 2,33 triliun, dipengaruhi oleh kenaikan biaya avtur serta penurunan pendapatan 4,47 persen secara tahunan menjadi US$ 1,54 miliar. Kondisi ini, menurut Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menempatkan direksi baru dalam beban kerja yang sangat berat.

Di tengah situasi tersebut, Tetty menyoroti pentingnya penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pasca pengangkatan direksi melalui RUPSLB pada 30 Juni 2025. Ia menilai direksi baru memegang mandat strategis untuk memastikan roadmap pemulihan dan restrukturisasi berjalan efektif, transparan, dan menghasilkan perubahan nyata bagi keberlanjutan perusahaan. Penataan ulang ini juga menjadi fondasi untuk memperkuat governance dan mengarahkan Garuda menuju fase pemulihan jangka menengah.

“Situasi ini menuntut kepemimpinan yang kuat, berani mengambil keputusan, dan mampu melakukan perubahan struktural. Direksi baru harus memastikan efisiensi dan memperbaiki fondasi operasional perusahaan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sebelumnya, Garuda melaporkan telah mengoperasikan 78 pesawat, namun hanya 58 unit yang dalam kondisi serviceable hingga November 2025. Sementara itu, Citilink menargetkan 36 pesawat serviceable dalam tahap reaktivasi. Tetty menekankan bahwa capaian ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rute strategis dan pemulihan jaringan internasional.

“Pemulihan armada harus diprioritaskan karena kapasitas operasional adalah pondasi utama pemulihan pendapatan. Ketersediaan pesawat menentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan rute,” jelasnya.

Tetty juga menyoroti persoalan strategis terkait tumpang tindih rute antara Garuda, Citilink, dan Pelita Air yang selama ini menimbulkan internal cannibalization, di mana maskapai dalam satu ekosistem justru saling memakan pasar. Ia menegaskan bahwa harmonisasi rute harus menjadi agenda prioritas dalam 100 hari kerja pertama direksi baru agar ekosistem penerbangan nasional lebih efisien dan kompetitif.

“Garuda perlu memastikan tidak ada lagi persaingan internal yang merugikan perusahaan sendiri. Integrasi dan penataan rute adalah kunci menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Komisi VI DPR RI Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional