Bank Indonesia Pantau Thailand

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia memantau situasi politik dan keamanan di Thailand setelah militer di negeri itu melancarkan kudeta tak berdarah, Kamis (22/5) kemarin.

Sebabnya, Indonesia dan Thailand merupakan mitra di sektor perdagangan.

"Secara umum kita banyak mitra dagang. Kita hitung di perdagangan dan kepercayaan. Tapi secara umum belum bisa dikatakan ada perkembangan langsung," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo di gedung BI, Jakarta, Jumat (23/5) kemarin.

Menurutnya, situasi politik dan keamanan di negara berkembang dapat saling mempengaruhi negara lain. "Yang di global kita waspadai di Amerika Serikat tentang normalisasi sistem moneter dan risiko bunga meningkat," ucapnya.

Ia menambahkan, bank sentral juga mengawasi perkembangan Tiongkok dan India. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat. "Sudah 20 tahun ke belakang sekitar 10 persen, sekarang ini sekitar 7 persen," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi khawatir dengan kondisi di Thailand berdampak ke Indonesia.

Tata niaga perdagangan beberapa komoditas terancam berantakan. Ia khawatir, barang-barang Thailand masuk secara ilegal akibat kondisi politik yang tidak menentu.

"Kami sangat takut kalau barangnya kemana-mana. Sedang kita saat ini sedang menghadapi musim panen untuk beras dan musim giling untuk gula, jadi kita harus jaga sama-sama supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," urainya.

Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kerja sama militer dengan Thailand, termasuk latihan militer Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT).

Juru bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren menyatakan, latihan militer itu dalam bentuk latihan perang laut yang digelar di Samudra Pasifik. Latihan yang melibatkan 700 anggota marinir dan pelaut AS itu sudah dimulai sejak 19 Januari 2014.

Militer Uwak Sam telah menjalin kerja sama dengan negeri Gajah Putih sejak perang Korea dan Vietnam pecah. Namun, kudeta militer 2006 mengandaskan kerja sama kedua belah pihak. Usai penggulingan PM Thaksin Shinawatra, militer AS membekukan kerja sama.

Kini, kudeta militer kembali berlangsung. Pengumuman kudeta militer disampaikan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha (60). Pengumuman kudeta militer disiarkan media telivisi setempat sekitar pukul 16.30, atau dua hari setelah Prayuth menyatakan darurat militer.

Angkatan Bersenjata Thailand pun membekukan konstitusi nasional setelah mengambil alih kekuasaan. Langkah itu diambil demi mengakhiri kisruh politik yang sudah berlangsung tujuh  bulan.

Kendati konstitusi dibekukan, parlemen dan pengadilan tetap beroperasi. "Dalam rangka mengendalikan negara dengan lancar, membekukan konstitusi 2007, kecuali pasal-pasal yang terkait keluarga kerajaan," kata Juru bicara militer Winthai Suvaree.

Militer Thailand juga menginstruksikan para menteri kabinet pemerintah segera melapor ke militer pada Kamis (22/5). "Untuk menjaga perdamaian dan keamanan, Dewan Perdamaian dan Penegakan Aturan Nasional memerintahkan para menteri melaporkan diri kepada dewan pada 22 Mei," ucapnya. (tribunnews/kompas.com)