Ikut demonstrasi Rohingya, PM Malaysia Najib Razak dikecam
Perdana Menteri Malaysia Najib Adul Razak dikritik karena seharusnya mengambil tindakan, bukannya turut demonstrasi menentang pemerintah Myanmar terkait nasib etnik Rohingya.
"Sebagai perdana menteri sepatutnya mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk bertindak kalau ia merasakan perlu sebagai protes, tetapi sebaliknya bertindak menyertai demonstrasi seolah-olah perdana menteri tak ada kuasa (tak mempunyai kekuasaan)," jelasnya dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Profesor Mohammad Redzuan menyarankan agar perdana menteri memanfaatkan pengaruh Malaysia atas Myanmar yang dinilai besar.
"Sebagai perdana menteri kalau beliau prihatin, sepatutnya mengantar suatu pesan yang lebih jelas, bukan berdemonstrasi yang kita tidak tahu apa kesannya. Sebab Malaysia merupakan pendukung kuat Myanmar ketika Myanmar mengalami pemboikotan oleh negara-negara dunia," katanya.
Karena Malaysia pula, tambahnya, Myanmar masuk ke dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 1997.
Isu Rohingya kembali mencuat setelah penembakan sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, Oktober lalu. Beberapa pejabat pemerintah berpendapat kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut.
Otoritas Myanmar lantas melancarkan operasi militer besar di Rakhine. Menurut para aktivis, penembakan atas sembilan penjaga perbatasan tersebut dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas semua orang Rohingya.
Ribuan orang dilaporkan telah mengungsi dari Rakhine, sebagian masuk ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hingga kini pun arus pengungsi masih mengalir.
"Banyak dari mereka melarikan diri ke Bangladesh pada malam hari ketika penjagaan perbatasan tidak ketat," lapor wartawan BBC Bahasa Bangladesh, Farhana Parvin, yang meliput di Teknaf, perbatasan Bangladesh dengan Rakhine, Myanmar, pada Minggu (04/12).
Sekelompok biksu menggelar protes di depan Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, pada Sabtu (03/12) untuk menuntut Malaysia agar tidak menekan pemerintah Myanmar dalam masalah Rohingya.
Kekerasan terbaru ini tercatat yang paling besar sejak 2012 ketika ribuan orang Rohingya melarikan diri. Pada 2015, ribuan orang Rohingya bersama migran Bangladesh mengarungi samudra selama berminggu-minggu dan sampai di Indonesia serta Malaysia.
Rohingya merupakan etnik minoritas yang pada umumnya beragama Islam dan tidak diterima sebagai warga negara oleh Myanmar.
