Debat Parlemen Bahas Kategorisasi Kegiatan Terkait Terorisme di Jepang Memanas

Setidaknya tercatat ada 277 gerakan (aktivitas) yang dapat dikategorikan persekongkolan (conspiracy) dan dapat dijatuhi hukuman pidana teroris berat.

Debat Parlemen Bahas Kategorisasi Kegiatan Terkait Terorisme di Jepang Memanas
NHK
Daftar kesalahan yang dapat dikategorikan persekongkolan (conspiracy) disiarkan langsung NHK, Senin (17/4/2017) dari gedung parlemen Jepang. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setidaknya tercatat ada 277 gerakan (aktivitas) yang dapat dikategorikan persekongkolan (conspiracy) dan dapat dijatuhi hukuman pidana teroris berat sesuai dengan UU Anti terorisme dan anti yakuza yang baru.

Namun jumlah tersebut dipertanyakan pihak partai demokrat (oposisi) Jepang dengan gigih di sidang parlemen, Senin (17/4/2017).

"Daftar yang Menteri Kehakiman buat ada 277 aktivitas yang bisa dikategorikan terkait aksi terorisme atau terkait kejahatan sindikat kekerasan seperti yakuza. Apakah benar ada 277 saja?" tanya Shiori Yamao, politisi partai demokrat (DPJ) kepada Menteri Kehakiman Kaneda Katsutoshi (63) di sidang parlemen Jepang.

Kaneda dengan tegas menjawab memang ada 277 kegiatan yang bisa dimasukkan ke kategori teroris atau kekerasan seperti yang dilakukan mafia Jepang (yakuza) dan bisa segera ditangkap.

Namun Yamao mengungkapkan bahwa dari daftar yang diperoleh media ternyata ada 615 kegiatan masuk kategori tersebut.

"Lalu setelah dilihat satu per satu saya melihat ternyata hanya ada 316 kegiatan bisa dikaitkan dengan kasus kemungkinan terlibat terorisme dan bisa segera ditangkap," ungkap yamao.

Dari 316 kegiatan tersebut banyak hal yang dianggapnya juga tidak jelas sehingga menjadi 277 kegiatan saja yang dikategorikan Menteri Kehakiman.

"Saya melihat dengan lebih dalam lagi dari 316 kegiatan mengapa bisa menjadi 277 kegiatan, ternyata macam-macam. Ada kasus di kapal laut tiga macam disatukan menjadi satu kasus. Lalu ada dua kasus mirip disatukan menjadi kasus pula. Pertanyaan saya, Bagaimana cara mengkategorikan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga akhirnya dipadatkan bisa menjadi 277 kegiatan yang sudah dapat dikategorikan dapat terkena tindak pidana terorisme?" tanyanya.

Baca: Cara Sembuhkan Sakit Pinggang ala Sensei Jepang

Kaneda menjawab bahwa bukan cara menghitung karena tak ada panduan menjadikan angka 277 kegiatan tersebut.

Menanggapi jawaban menteri Kaneda, Yamao langsung menanggapi, "Aneh, kalau tak ada kategori bagaimana cara menghitung tak ada pedoman mengklasifikasi sehingga menjadi 277 kegiatan, jelas ini sangat tidak benar," kritiknya.

Untuk itu Menteri Kaneda juga mengimbau kepada Yamao menanyakan kepada Menlu Jepang karena terorisme juga terkait internasional sangat luas dan harus melihat pula aturan internasional.

Sebaliknya Yamao malah balik mengkritik, "Mengapa mesti tanya ke Menlu anda kan Menteri Kehakiman mestinya punya panduan membuat hukum yang baik bukan?"

Debat kategorisasi yang bisa tersangkut terorisme ini ditengahi oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe agar memberikan waktu yang cukup kepada Menteri Kaneda supaya bisa mencari tahu lebih lanjut mengenai kategorisasi tersebut yang berkoordinasi dengan Menlu Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved