Presiden Baru Myanmar Akan Bebaskan 8.500 Tahanan di Tahun Baru Tradisional
Penghapusan hukuman itu diumumkan bertepatan dengan perhelatan tahun baru tradisi Myanmar.
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Presiden Myanmar Win Myint telah memberikan pengampunan bagi lebih dari 8.500 tahanan, termasuk setidaknya 36 tahanan politik.
Penghapusan hukuman itu diumumkan bertepatan dengan perhelatan tahun baru tradisi Myanmar. Itu diberikan pada 8.490 penduduk Myanmar dan 51 warga negara asing.
Pernyataan tersebut datang dari juru bicara presiden Zaw Thay seperti dilansir dari Associated Press, pada Selasa (17/4/2018).
Zaw mengatakan mereka yang mendapat ampunan termasuk yang berusia lanjut, orang yang sakit, dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Dia tidak menyebutkan nama secara individu.
Juru bicara Presiden Myanmar itu juga mengatakan 36 orang dari mereka yang dibebaskan telah terdaftar sebagai tahanan politik oleh Asosiasi Bantuan Independen untuk Tahanan Politik.
Pembebasan akan mengambil tempat di penjara nasional. Kerabat dan keluarga mereka menunggu diluar pagar di Penjara Insein, dI pinggiran utara Yangon, dimana diharapkan lebih dari 300 tahanan termasuk delapan tahanan politik akan di bebaskan.
Meskipun disebut amnesty, tindakan itu benar-benar menjadi aksi pengampunan massal. Maksudnya, pengampunan itu hanya mencakup mereka yang telah terbukti melakukan kejahatan.
Sekretaris Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Thailand, Bo Kyi mengatakan kepada kelompok yang menunggunya untuk mengkonfirmasi rilis.
"Kita tidak tahu tepatnya apakah semua dari 36 tahanan politik akan di bebaskan atau tidak, itulah mengapa para anggota keluarga menunggu diluar penjara," katanya.
Menurut kelompok yang memiliki pengalaman luas dalam memantau para tahanan politik itu menjelaskan mereka yang akan dibebaskan ialah 54 orang yang telah melalui persidangan dan dinyatakan bersalah, 74 ditahan menunggu persidangan, dan 120 lainnya menunggu persidangan tapi tidak ditahan.
Kebijakan pembebasan tahanan ini tercetus ketika Aung San Suu Kyi mengambil alih pemerintahan pada 2016. Prioritas pembebasan itu dilakukan kepada mereka yang ditahan selama masa kekuasaan militer, membebaskan hampir 200 tahanan dalam satu bulan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/aung-san-nih2_20180328_170500.jpg)