Semangat Merdeka dalam Konferensi Asia-Afrika

Akar dari nasionalisme adalah kebangkitan kesadaran massa yang lebih mirip dengan gerakan massa untuk menghapuskan ekspoitasi tenaga kerja dari pada buruh pabrik dan tani. Bebeda dengan sosialisme atau komunisme yang jelas menghapus kesenjangan dengan elite tanpa terikat ras dan teritorial, nasionalisme adalah sebuah konsep yang menyertakan kedua unsur tersebut.

Seperti dikutip dalam Politik Luar-Negeri Indonesia (1983) oleh Michael Leifer bahwa Muhammad Hatta dalam jurnal Foreign Affairs pada tahun 1953 menyanggah pendapat tidak adanya posisi alternatif dalam perang dingin. Situasi geopolitik Indonesia tidak mengandung suatu keharusan untuk membuat pilihan di antara blok besar. Kebijaksanaan ini disebut "bebas” dan untuk menandainya dikeluarkan istilah "aktif”. Kata aktif yang dibubuhkan setelahnya berada dalam konteks perang dingin dan semangat membuat poros alternatif yang anti-kolonialisme dan menghapuskan ketegangan dunia menghadapi perang dingin yang dipenuhi ancaman perang nuklir.

Pihak negara Barat tentu menyangsikan konferensi tersebut sedangkan negara-negara sosialis menyambutnya dengan tanggapan yang positif. Karena nasionalisme dan kemerdekaan berbasis dari ide sosialisme, gerakan massa yang berupaya untuk menghapuskan kelas penindas dan tertindas yang berdasarkan teritorial dan ras. Dukungan kepada negara-negara untuk lepas dari penjajahan dalam konferensi ini (harusnya) menjadi semangat politik Indonesia sampai hari ini.

Buah dari konferensi yang berlangsung selama 18-22 April 1955 tertuang dalam Dasasila Bandung yang mendukung penghapusan kolonialisme dan hak bagi setiap bangsa untuk merdeka, anti-kekerasan dan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Dasasila Bandung diadaptasi oleh negara-negara baru merdeka sebagai haluan politik luar negeri mereka guna mendapatkan pengakuan dari wilayah tetangga.

Konferensi tersebut juga membuka kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Khususnya dengan Republik Rakyat Tiongkok, konferensi ini membuka kesepakatan kebijakan rasial yang juga sedang memanas di wilayah Republik Indonesia, yakni tentang pengakuan orang-orang Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia dengan penghapusan dwikenegaraaan.

Hal yang sama terulang di Indonesia

Kini ideologi dunia didominasi oleh Kapitalisme Barat dan Islam Teroris, runtuhnya Uni Soviet Rusia membuat dua kubu ini saling berbenturan dan tidak ada kekuatan ketiga sebagai penyeimbang. Hal yang sama terulang di Indonesia, gerakan kiri yang habis pelan-pelan dimulai dari pemerintahan Orde Lama yang membubarkan Partai Sosialis Indonesia dan kemudian pelarangan Partai Komunis Indonesia di masa Orde Baru. Kini, parta-partai di Indonesia cuma tersedia dua ideologi Islami dan Nasionalisme yang berpihak pada kapitalisme global. Atau lebih parah, campuran keduanya.

Kehancuran gerakan kiri juga membuat terbuka seluas-luasnya kapitalisme Barat yang diwakili oleh pasar bebas. Kerjasama antar regional sering dititik beratkan kepada kerjasama ekonomi, bukan pada penyelesaian konflik dan keadilan bagi penduduk.

Peringatan konferensi Asia-Afrika yang menyumbangkan nama Indonesia ke sejarah dunia selebrasi dan ajang ujuk muka untuk mengundang investor datang. Penduduk, diukur dari kemampuannya berkonsumsi dan tidak dilihat sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak untuk dipenuhi seperti hak-hak untuk merdeka, bebas dari prasangka rasis dan keadilan sosial.

Penulis: Nadya Karima (ap/vlz)

Essais dan pengamat masalah sosial.

@Nadyazura

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis