Rapat Peninjauan Kembali UU Imigrasi dan Status Kependudukan Warga Asing di Jepang Dimulai

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa memimpin dimulainya rapat peninjauan kembali UU Imigrasi dan Status Kependudukan Warga Asing di Jepang, Kamis (13/9/2018).

"Mulai hari ini kita coba bahas bersama mengenai UU imigrasi dan status kependudukan warga asing di Jepang secara lebih dalam lagi dengan berbagai inisiatif yang masuk," kata Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa (65).

Yoko Kamikawa kelahiran Shizuoka, lulusan Universitas Harvard dan terpilih sebagai anggota parlemen sejak bulan Juni 2000.

Pertemuan pertama untuk perubahan UU Imigrasi dan status kependudukan tersebut kali ini jauh lebih serius dan aktif dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk di Jepang lewat kehadiran orang asing.

"Kami akan mempertimbangkan berbagai keragaman yang searah dengan lingkungan hidup yang dapat semakin baik hidup bersama warga lainnya di Jepang nantinya," tambahnya.

Diharapkan akhir November RUU yang baru tersebut telah selesai dilakukan sehingga tahun depan 1 April 2019 sudah dapat ditetapkan sebagai UU Imigrasi yang baru mengenai visa dan status kependudukan orang asing di Jepang.

Dengan UU yang baru tersebut nantinya, warga asing dengan kemampuan khusus yang mencapai tingkat tertentu akan semakin mudah diakui masuk dan berdomisili di Jepang dengan lebih mudah.

Kebijakan baru juga untuk memperkuat sistem manajemen imigran, meningkatkan Biro Imigrasi Kementerian Kehakiman dengan mendirikan "Badan Manajemen Imigrasi dan Tempat Tinggal" pada bulan April 2019.

Baca: Petenis Jepang Naomi Osaka Terpaksa Diet, Tak Boleh Makan Katsu dan Matcha

Pemerintah Jepang menargetkan tambahan lebih dari 500.000 pekerja asing pada tahun 2025.

Saat ini lebih dari 1 juta orang asing telah bekerja di Jepang.

Beberapa kebijakan baru tersebut misalnya, apabila selama empat tahun berturut-turut memiliki penghasilan sedikitnya 3,03 juta yen per tahun, maka dengan mudah dapat mengajukan diri untuk mendapatkan status Permanent Resident (penduduk tetap).

Selain itu di bidang pertanian misalnya, apabila pasangan suami istri hadir ke Jepang, dapat bekerja di tanah pertanian, mendapatkan lahan garapan dari pihak Jepang, warga asing dengan kemampuan di bidang pertanian, plus penguasaan bahasa Jepang, memiliki penghasilan sedikitnya 3,03 juta per tahun, juga dengan mudah akan mendapatkan status Permanent Resident (PR) nantinya.

"Pada dasarnya semua kependudukan haruslah menguasai bahasa Jepang terlebih dulu, minimal level JLPT N-3, dari negeri asalnya sebagai modal utama kehidupan di Jepang, disamping kemampuan khusus masing-masing. Tanpa penguasaan bahasa Jepang dirinya sendiri akan kesulitan beradaptasi di Jepang nantinya, kesulitan hidup, tak bisa kerja paruh waktu karena bicara bahasa Jepang saja kurang baik, bagaimana bisa menghadapi konsumen yang datang," ungkap sumber Tribunnews.com.

Di masa lalu status Permanent Resident (PR) hanya dapat diperoleh setelah berdomisili sedikitnya 10 tahun di Jepang.

Pada tahun 2015 sebanyak 8,367 pelajar asing lulus dari perguruan tinggi di Jepang dan mendapatkan pekerjaan di Jepang.

Baca: Pelaku Pencurian Taksi di Bandara Bawa Kabur Mobilnya Masuk ke Markas TNI AU

Jumlah tersebut hanya 35 persen dari semua mahasiswa yang lulus, kurang dari setengah dari yang diharapkan pemerintah sedikitnya 25.000 pelajar asing per tahun.

"Kita ingin membuat status kependudukan yang mencakup rentang yang lebih luas, kegiatan yang lebih baik, sehingga kebanyakan orang lulus dari universitas Jepang bisa mencari pekerjaan dalam beberapa bentuk," ungkap Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang bulan Agustus lalu.

Dengan demikian pada dasarnya lapangan pekerjaan di Jepang sebenarnya lebih terbuka luas bagi yang bisa berbahasa Jepang, terlebih bagi pelajar asing yang sedang sekolah dan lulus di Jepang ketimbang langsung dari luar langsung bekerja di Jepang.

"Hal kedua, sementara memudahkan status kependudukan, di lain pihak juga akan semakin memperketat masuk khususnya bagi yang langsung bekerja bagi tenaga asing yang langsung masuk ke Jepang untuk bekerja, guna menghindari status ilegal yang semakin meningkat akhir-akhir ini, termasuk dari Indonesia," ungkap sumber itu.

Pengetatan tersebut berupa kemampuan kecakapan dan penguasaan teknologi yang lebih baik dikuasai tenaga asing serta kualitas bahasa Jepang yang jauh lebih baik lagi misalnya dengan bukti memiliki sertifikat JLPT (kemampuan bahasa Jepang N-3).

Semua tenaga atau warga asing itu akan diseleksi ketat oleh badan baru di Imigrasi yang akan mulai beroperasi rencananya April 2019 mendatang.