Kaum minoritas Muslim Moro di Filipina tentukan nasib melalui referendum

Hampir tiga juta orang minoritas Muslim Moro di wilayah Mindanao, Filipina selatan, tengah menjalani referendum yang akan memberikan mereka kendali otonomi lebih besar terhadap kawasan tersebut.

Jika lebih banyak yang memilih 'ya', Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) praktis akan menggantikan Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini.

Kewenangan yang melekat pada wilayah BARMM jauh melebihi ARMM. Kantor berita Reuters mencatat suara mayoritas 'ya' akan memindahkan wewenang eksekutif dan legislatif ke daerah tempat 120.000 orang tewas dalam konflik selama empat dekade itu.

Di bidang hukum, pengadilan syariah akan dibuka di wilayah tersebut.

• Samsul Saguni, nelayan Indonesia sandera Abu Sayyaf dibebaskan dalam proses 'semi inteljen'
• Aparat Filipina bekuk istri petinggi ISIS asal Bekasi
• Komando militer di Tarakan dinilai 'tak efektif bendung ISIS' di Marawi

Kekuatan fiskal sebesar US$950 juta (Rp13,5 triliun) dalam wujud dana pembangunan juga akan mengalir selama 10 tahun mendatang, belum termasuk pendapatan pajak yang dihasilkan di wilayah Mindanao.

Pemerintah pusat akan tetap menangani bidang pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter, serta menunjuk pemerintahan transisi yang diatur oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF)—kelompok separatis yang diprediksi bakal mendominasi pemerintahan setempat setelah pemilu 2022.

"Kami yakin suara 'ya' akan menang. Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intiminasi, suara setuju akan luar biasa besar," kata kepala MILF, Murad Ebrahim, kepada CNN Philippines.

Mekanisme pemilihan

Referendum ini akan diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama digelar di wilayah ARMM saat ini yang mencakup Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.

Putaran kedua diadakan pada 6 Februari di Lanao del Norte (kecuali Iligan City) dan enam kotapraja di Cotabato yang mungkin ingin bergabung dengan BARMM.

Namun, jika hasil referendum putaran pertama mayoritas 'tidak', maka putaran kedua tidak perlu digelar, sebut James Jimenez selaku juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina kepada surat kabar the Inquirer.

Pertanyaan pada kertas suara ditulis dalam bahasa Filipina dengan terjemahan bahasa Arab di kawasan tempat bahasa Arab umum digunakan.

Proses referendum ini dijaga oleh sekitar 20.000 polisi dan tentara, di tengah kekhawatiran ada kelompok bersenjata yang ingin menggunakan kekerasan guna mengacaukan pemungutan suara.

Imbau pilih 'ya'

Pekan lalu, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyerukan agar masyarakat Muslim di Mindanao mendukung perdamaian yang disusun pemerintah dan kelompok separatis dengan memilih 'ya'.

"Persetujuan Anda tak hanya bentuk ekspresi terhadap hasrat mengakhiri perjuangan bersenjata selama lebih dari setengah abad di wilayah ini, tapi ini juga wujud determinasi Anda mendatangkan perdamaian," kata Duterte sebagaimana dikutip harian The Philippine Star.