Unjuk rasa Hong Kong: Apakah demonstrasi akan menghasilkan perubahan?
Polisi menggunakan peluru karet dan gas air mata ke arah pengunjuk rasa di Hong Kong yang marah terhadap rancangan undang-undang ekstradisi.
Namun para ahli memperkirakan protes kali ini tak akan berhasil mengingat kecil kemungkinan pemerintahan di Beijing mau berkompromi.
"Satu perbedaan besar adalah pemimpin China sekarang, Xi Jinping, punya posisi yang lebih keras daripada pendahulunya," kata profesor Dixon Sing, ilmuwan sosial di Hong Kong University of Science and Technology.
Profesor Steve Tsang, direktur China Institute di SOAS, Universitas London, setuju bahwa kali ini "kemungkinannya para pemrotes ini kecil untuk menang".
- Hong Kong: RUU Ekstradisi jalan terus, demonstrasi akan kembali digelar
- Sembilan pegiat Hong Kong akan didakwa terkait unjuk rasa 2014
- Mengapa dan bagaimana Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina?
"Ada sikap jelas di bawah Xi Jinping bahwa China tidak akan mentolerir segala kegiatan yang dapat berpotensi mengguncang pemerintahan Partai Komunis."
Hal ini juga tercermin dalam protes tahun 2014 yang dikenal sebagai "protes payung" di mana puluhan ribu orang menuntut adanya pemilu demokratis di Hong Kong.
Protes ini mendapat perhatian dunia, tetapi gagal untuk mendapat konsesi apapun dari Beijing.
Sejumlah pemimpin protes tahun 2014 dipenjara dengan tuntutan gangguan ketertiban umum.
Bagaimana dengan China daratan?
Sekalipun secara formal tak diizinkan oleh hukum, puluhan ribu protes - umumnya soal lingkungan hidup - terjadi setiap tahun.
Kebanyakan demonstran dan pembuat petisi ditangkap, tetapi beberapa protes berhasil membuat pemerintah membatalkan kebijakan mereka.
Salah satu contoh yang monumental terjadi tahun 2011 ketika pemerintah di Dalian setuju untuk menutup pabrik kimia sesudah 12.000 orang berdemonstrasi menentangnya.

"Beberapa protes terhadap hal yang spesifik berhasil mendapat konsesi dari pihak berwenang," kata Profesor Tsang. Hal ini lebih mudah diakomodasi karena berfokus pada isu lokal, ketimbang isu politik.
Meski begitu, menurut Profesor Tsang hal seperti ini berkurang belakangan ini karena kendali lebih ketat dari Partai Komunis.
Adakah peluang rancangan undang-undang ekstradisi ini dihentikan?
Secara teknis bisa, tetapi kemungkinannya sangat kecil, menurut para ahli.
Untuk menjadi undang-undang, sebuah rancangan harus disetujui oleh dewan legislatif Hong Kong - di mana beberapa anggotanya dipilih langsung - tetapi dikuasai oleh kelompok pro-pemerintah.

Sesudah unjuk rasa besar di tahun 2003, pemerintah membuat konsesi besar dengan menarik rancangan undang-undang keamanan nasional. Tetapi mereka masih berniat membuat undang-undang itu melalui dewan legislatif.
Di saat terakhir, Partai Liberal menarik dukungan terhadap rancangan itu.