BBC

Konflik Kashmir: PM Pakistan Imran Khan anggap PBB bertanggung jawab jika sampai pecah perang dengan India

Imran Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian di tengah memanasnya hubungan antara Pakistan dan India setelah India

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan bahwa jika sampai pecah perang dengan India terkait dengan wilayah Kashmir yang diperebutkan, maka PBB harus bertanggung jawab karena gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir.

Dalam pidato di Dewan Perwakilan Daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan, Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian.

"Saya terus mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional. Anda yang akan bertanggung jawab. Organisasi yang seharusnya bertugas mencegah perang, lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II yang bertugas melindungi pihak-pihak yang lemah melawan yang kuat. PBB. Ini bukan wewenang kami, ini adalah wewenang PBB," tegas Khan pada Rabu (14/08).

"Apakah PBB akan menjalankan 11 Resolusi Dewan Keamanan tentang Kashmir? Jika pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, apakah PBB tidak bisa berbuat? Apakah PBB hanya bertindak ketika dikehendaki oleh pihak yang kuat?"

PM Imran Khan mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948, sehubungan dengan perebutan wilayah Kashmir. Resolusi antara lain menuntut Pakistan menarik kelompok-kelompok suku dan warga negara Pakistan dari Kashmir, menuntut India mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan melibatkan partai-partai politik dalam pemerintahan negara bagian.

Politikus, mantan birokrat ditangkap India

Lebih lanjut Khan mengatakan langkah India mencabut status daerah istimewa wilayah Kashmir yang dikuasai negara itu merupakan "kesalahan besar yang strategis".

Namun pemerintah India menegaskan telah bertindak sesuai dengan konstitusi dan telah pula mengikuti semua prosedur resmi ketika mencabut status daerah istimewa Negara Bagian Jammu dan Kasmir. Partai yang berkuasa BJP telah lama menentang status khusus Kashmir dan pencabutan itu masuk dalam manifesto kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini.

Di satu sisi, India mengatakan serangkaian pembatasan keamanan diberlakukan di lembah Kashmir sampai waktu yang tidak ditentukan.

Bilquis, saudara dari Irfan Ahmad Hurra
Reuters
Keluarga dari Irfan Ahmad Hurra menangis ketika menceritakan penangkapan Hurra di Kashmir setelah status istimewa wilayah itu dicabut India.

Mulai menjelang pencabutan status khusus yang diumumkan pada Senin pekan lalu (05/08), hingga kini ratusan warga Kashmir telah ditahan dan komunikasi masih diputus.

Sosok terbaru dari wilayah Kashmir-India yang ditangkap adalah Shah Faisal, seorang birokrat terkenal yang beralih haluan menjadi politikus.

Halaman
12
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved