Konflik Kashmir: PM Pakistan Imran Khan anggap PBB bertanggung jawab jika sampai pecah perang dengan India
Imran Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian di tengah memanasnya hubungan antara Pakistan dan India setelah India
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan bahwa jika sampai pecah perang dengan India terkait dengan wilayah Kashmir yang diperebutkan, maka PBB harus bertanggung jawab karena gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Kashmir.
Dalam pidato di Dewan Perwakilan Daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan, Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian.
"Saya terus mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional. Anda yang akan bertanggung jawab. Organisasi yang seharusnya bertugas mencegah perang, lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II yang bertugas melindungi pihak-pihak yang lemah melawan yang kuat. PBB. Ini bukan wewenang kami, ini adalah wewenang PBB," tegas Khan pada Rabu (14/08).
"Apakah PBB akan menjalankan 11 Resolusi Dewan Keamanan tentang Kashmir? Jika pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, apakah PBB tidak bisa berbuat? Apakah PBB hanya bertindak ketika dikehendaki oleh pihak yang kuat?"
- Status khusus Jammu dan Kashmir dicabut, politikus sebut 'hari paling kelam'
- Kashmir diisolir, diblokir: Salat Jumat dan menjelang Idul Adha di tengah penjagaan puluhan ribu tentara
- Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial?
PM Imran Khan mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948, sehubungan dengan perebutan wilayah Kashmir. Resolusi antara lain menuntut Pakistan menarik kelompok-kelompok suku dan warga negara Pakistan dari Kashmir, menuntut India mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan melibatkan partai-partai politik dalam pemerintahan negara bagian.
Politikus, mantan birokrat ditangkap India
Lebih lanjut Khan mengatakan langkah India mencabut status daerah istimewa wilayah Kashmir yang dikuasai negara itu merupakan "kesalahan besar yang strategis".
Namun pemerintah India menegaskan telah bertindak sesuai dengan konstitusi dan telah pula mengikuti semua prosedur resmi ketika mencabut status daerah istimewa Negara Bagian Jammu dan Kasmir. Partai yang berkuasa BJP telah lama menentang status khusus Kashmir dan pencabutan itu masuk dalam manifesto kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini.
Di satu sisi, India mengatakan serangkaian pembatasan keamanan diberlakukan di lembah Kashmir sampai waktu yang tidak ditentukan.
Mulai menjelang pencabutan status khusus yang diumumkan pada Senin pekan lalu (05/08), hingga kini ratusan warga Kashmir telah ditahan dan komunikasi masih diputus.
Sosok terbaru dari wilayah Kashmir-India yang ditangkap adalah Shah Faisal, seorang birokrat terkenal yang beralih haluan menjadi politikus.
Berbagai pemberitaan di India menyebutkan Faisal ditangkap di Bandara Delhi pada Rabu pagi (14/08) dan dipulangkan ke Kashmir. Ia tercatat sebagai salah seorang dari segelintir politikus Kashmir yang tidak ditahan menjelang pencabutan status daerah istimewa.
Sehari sebelum ditangkap, ia berbicara dalam program Hardtalk BBC dan mengungkapkan rasa gelisah.
"Saya malu pada diri sendiri karena saya bebas ketika seluruh jajaran pemimpin Kashmir berada dalam penjara," ungkapnya.
Ia mengatakan dengan cara mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, Perdana Menteri India Narendra Modi telah "membunuh konstitusi di siang bolong".
Seluruh wilayah Kashmir diperebutkan oleh dua negara bertetangga, India dan Pakistan. Mereka sama-sama mengklaim Kashmir milik mereka secara utuh, tetapi hanya menguasai sebagiannya.
