PM Jepang: Kabinet Baru Adalah Kabinet Yang Stabil Tapi Penuh Tantangan Dalam dan Luar Negeri

Abe menyinggung peluncuran peluru kendali Korea Utara kemarin yang jelas melanggar ketentuan internasional PBB.

PM Jepang: Kabinet Baru Adalah Kabinet Yang Stabil Tapi Penuh Tantangan Dalam dan Luar Negeri
Richard Susilo
PM Jepang Shinzo Abe dalam jumpa persnya sore ini (11/9/2019) di kantor PM Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah penyerahan surat tugas kepada Kaisar Jepang dan peresmian kabinet baru PM Jepang Shinzo Abe yang baru sore ini, jumpa pers dilakukan mulai jam 18:05 sampai dengan 18:30 di kantor PM Jepang.

"Kabinet Jepang baru ini adalah kabinet yang sangat kompak dan stabil, namun juga penuh tantangan baik dari dalam maupun luar negeri," papar PM Abe sore ini (11/9/2019).

Abe menyinggung peluncuran peluru kendali Korea Utara kemarin yang jelas melanggar ketentuan internasional PBB.

"Kemarin Korea Utara meluncurkan peluru kendali lagi. Olehkarena itu kita mesti banyak dan koordinasi kuat dengan Amerika Serikat serta sekelilingnya guna menjaga kestabilan sekeliling dnegan baik. Semakin banyak ancaman dari sekeliling Jepang saat ini dan kerjasama serta koordinasi yang baik tentu sangat dibutuhkan saat ini," tekannya lagi.

PM Abe juga menyinggung dirinya saat ditunjuk mantan PM Jepang Junichiro Koizumi dulu menjadikan dia sebagai Sekjen LDP (partai liberal). Kini Abe juga melakukan serupa kepada anaknya Koizumi, Shinjiiro Koizumi yang menjadi Menteri termuda Jepang saat ini dalam usia 38 tahun.

"Saya ingat saat ayah Koizumi menunjuk saya sebagai Sekjen LDP saya merasa mendapat kepercayaan dan tugas berat dan harus menunjukkan hasil terbaiknya untuk itu sebagai Sekjen LDP. Untuk itu pula kita berharap Shinjiro bis amemberikan hasilnya yang terbaik sebagai Menteri Lingkungan Hidup saat ini, apalagi sudah punya pengalaman sebagai Ketua Komisi di berbagai bidang di LDP," tambahnya.

Terhadap Korea Selatan, PM Abe dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan Korsel terhadap Jepang jelas melanggar ketentuan internasional dan untuk itu Jepang tidak akan berubah terhadap apa yang telah disepakati kedua negara di tahun 1965.

"Kesepakatan kedua negara di tahun lalu harus kita pegang dan jalankan dengan baik. Korsel jelas melanggar kesepakatan internasional yang telah ada," tekannya mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung Korsel terhadap beberapa perusahaan Jepang yang mempekerjakan warga Korea setelah perang dunia kedua lalu dan meminta ganti rugi kepada perusahaan Jepang saat ini.

Pada kabinet yang baru ini PM Abe juga menekankan kembali perlu nya segera melakukan amandemen konstitusi (UUD) serta pembuatan UU referendum nasional yang harus disepakati sebanyak mungkin anggota politisi Jepang.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved