Menteri Kehakiman Jepang Disebut Oposisi Perusak Sistem Keadilan

Mori hanya menjawab bahwa semua hanya data yang diberikan di sidang parlemen dan menurutnya sah perpanjangan jabatan Kurokawa tersebut.

Menteri Kehakiman Jepang Disebut Oposisi Perusak Sistem Keadilan
Kyodo
Menteri kehakiman Jepang Masako Mori di perdebatan parlemen Rabu ini (26/2/2020) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kasus perpanjangan masa kerja Jaksa Tinggi Jepang Hiromu Kurokawa jadi perdebatan satu jam sendiri di parlemen Jepang Rabu ini (26/2/2020) dan Menteri Kehakiman Masako Mori disebut merusak sistem keadilan Jepang.

"Perpanjangan dan perubahan masa kerja Jaksa Tinggi Kurokawa merupakan awal kehancuran sistem peradilan Jepang. Saya ingin Anda sadar bahwa Anda melakukan ini," ungkap politisi Yukio Edano dari partai Demokratik Konstitutional, lulusan jurusan hukum yang sama dengan Mori di Universitas Tohoku Rabu ini (26/2/2020).

Mori hanya menjawab bahwa semua hanya data yang diberikan di sidang parlemen dan menurutnya sah perpanjangan jabatan Kurokawa tersebut.

Banyak kalangan oposisi berpikir bahwa itu mungkin intervensi dalam urusan kejaksaan oleh kantor Perdana Menteri.

Menteri Hukum Masako Mori telah menyatakan bahwa "putusan berdasarkan kebutuhan Kantor Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tugasnya,  tetapi memperpanjangnya dengan mempertimbangkan hukum pejabat publik umum yang pada awalnya tidak diizinkan untuk pensiun dalam UU Kantor Kejaksaan.

Menteri Kehakiman mengatakan bahwa ia telah memutuskan penyelesaian lisan, mungkin tidak ditemukan dalam administrasi hukum dan administrasi penuntutan, tanpa tanggal dalam dokumen.

Sementara itu pada sebuah pertemuan pengacara dan jaksa nasional diadakan di Kementerian Kehakiman tanggal 19 februari lalu,  Jaksa Penuntut Distrik Shizuoka Tadashi dan Masamichi Kamimura mengatakan, "Ini (usia pensiun yang diperpanjang) meragukan hubungan antara administrasi dan jaksa. Kepercayaan publik pada penuntutan  rusak. Penuntut  harus adil ," tekannya.

Kurokawa dikatakan sangat baik, tetapi  memiliki reputasi yang kuat dari kediaman resmi kantor PM Jepang seperti dekat dengan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.

Jaksa penuntut umum memiliki peran dalam menindak politisi dalam kasus-kasus korupsi dan pelanggaran pemilu.

Bahkan pegawai negeri sipil membutuhkan etika dan kemandirian yang tinggi.

Namun, politik memaksa Kurokawa yang didiskualifikasi pada tahap di mana ia dikatakan dekat dengan kediaman resmi dan ingin menjadi jaksa penuntut umum sampai usia pensiun diperpanjang oleh politik secara paksa, ungkap kalangan oposisi.

Info lengkap dan diskusi Jepang bisa bergabung ke WAG Pecinta Jepang kirimkan email nama lengkap dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved