Virus Corona
Wali Kota di Inggris Dipecat dari Partai karena Sebut PM Boris Johnson Layak Terkena Corona
Seorang wali kota di Inggris dipecat dari partai karena menyebut Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, layak terkena Corona.
Penulis:
Citra Agusta Putri Anastasia
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Seorang wali kota di Inggris dipecat dari Partai Buruh.
Dia adalah Sheila Oakes, wali kota Heanor di Derbyshire.
Pasalnya, anggota dewan distrik dari Partai Buruh itu menulis komentar negatif di Facebook pada Senin (6/4/2020) malam waktu setempat.
Diketahui, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit St Thomas, London, setelah gejala Corona yang dialaminya semakin memburuk.
Namun, Oakes justru merespons kondisi Johnson dengan komentar pedas.
Baca: Ratu Elizabeth II Kirim Dukungan untuk Tunangan PM Inggris Boris Johnson yang Tengah Hamil
Baca: Kondisi PM Inggris Boris Johnson Memburuk, Butuh 4 Liter Oksigen Lantaran Kesulitan Bernapas
Dilansir Metro, ketika ada warganet yang mendoakan kesembuhan Johnson, Oakes menulis komentar, "Maaf, dia benar-benar pantas menerima ini dan dia adalah salah satu perdana menteri terburuk yang pernah kita miliki."
Lantas, komentar itu memicu kemarahan para warganet.
Pemimpin Partai Buruh Dewan Distrik Amber Valley, Chris Emmas-Williams, mengatakan kepada kantor berita PA bahwa partai telah memecat Oakes dari jabatannya sebagai anggota dewan Amber Valley.
Dia menambahkan, keluhan telah membanjiri emailnya dari berbagai daerah setelah komentar Oakes viral.
Dalam sebuah pernyataan, Emmas-Williams mengaku terkejut dengan perilaku rekannya itu.
"Sebagai pemimpin dewan dan kelompok Buruh, saya terkejut dan sangat kecewa dengan komentar yang Sheila Oakes di Facebook," tulis Emmas-Williams di Facebook.
Menurut Emmas-Williams, tidak seharusnya urusan politik dibawa ke dalam komentar pribadi dan menyakitkan orang lain.
Dia pun meminta Oakes untuk menghapus komentar dan segera meminta maaf.
"Dalam keadaan apa pun, saya atau kelompok Buruh tidak bisa membiarkan perilaku semacam ini. Itu tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dalam kehidupan publik atau jabatan," lanjutnya.
Ia mengatakan, penyelidikan penuh secara internal akan dilakukan.
