Fadli Zon Khawatirkan Rencana Pencaplokan oleh Israel Picu Perang Terbuka
Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, termasuk Otoritas Palestina (PA) dan Hamas.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu konflik Palestina-Israel dikabarkan kembali memanas.
Sebab, pascakesepakatan koalisi Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk, Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.
Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, termasuk Otoritas Palestina (PA) dan Hamas.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengingatkan sejumlah dampak akibat rencana teranyar aneksasi Israel atas Tepi Barat itu.
Baca: Israel Dinilai Persulit Penyelesaian Konflik Lewat Rencana Pencaplokan Tepi Barat Palestina
"Dampak mengerikan dari rencana aneksasi itu adalah meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif, solusi dua negara akan seperti ilusi, stabilitas kawasan dan global terancam terlebih saat dunia menghadapi pandemi," kata Fadli melalui keterangannya, Jumat (12/6/2020).
"Akar masalahnya karena Israel tak mau tunduk terhadap norma dan hukum internasional manapun, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang enam hari tahun 1967," imbuhnya.
Baca: Media Israel: Iran, Turki, China, dan Rusia Happy Amerika Serikat Dilanda Kerusuhan
Anggota Komisi I DPR RI itu mendesak PBB, OKI, dan masyarakat internasional lainnya segera mengambil langkah yang diperlukan.
"Saya mendesak masyarakat dunia terutama PBB dan OKI segera bertindak. Saya juga meminta Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah aneksasi Israel itu. Boikot Israel dan mengisolasinya dari pergaulan internasional bisa menjadi pilihan," ujar Fadli.
Fadli menilai langkah aneksasi ilegal tersebut lantaran Israel meyakini tak akan ada sanksi apapun atas langkahnya itu termasuk dari Dewan Keamanan PBB.
Menurutnya, lebih dari tujuh dekade, Israel kerap melanggar norma dan hukum internasional dan tak jera karena tak ada sanksi konkret apapun.
"Apalagi sekarang dunia sibuk dengan pandemi Corona. Kita perlu dorong pihak Palestina menempuh langkah yang membuat Israel jera. Saya mendukung ancaman Otoritas Palestina yang akan menarik diri dari kesepakatan Oslo dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak," ucap Fadli.
Pada sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu memuji inisiatif pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, yang secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hamas meminta Joko Widodo mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Baca: Media Israel: Iran, Turki, China, dan Rusia Happy Amerika Serikat Dilanda Kerusuhan
"Presiden Jokowi harus merespon permintaan khusus tersebut. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia secara moralitas selayaknya terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina," kata Fadli.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa respon Jokowi atas permintaan Hamas tersebut merupakan mandat konstitusi.
"Sangat jelas dukung Hamas yang berjuang membebaskan Palestina selaras dengan konstitusi kita yang menolak keras segala bentuk penjajahan," ujarnya.
