Terdampak Covid-19, Perusahaan 'Yeezy' Milik Kanye West Pinjam 2 Juta Dolar AS dari Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Brand streetwear 'Yeezy' milik musisi Amerika Serikat (AS) Kanye West meminjam setidaknya 2 juta dolar AS dari pemerintah untuk tetap bertahan selama pandemi virus corona (Covid-19).

Seperti yang dilaporkan dalam data yang dimiliki pemerintah negara itu.

Dikutip dari laman USA Today, Selasa (7/7/2020), Yeezy LLC terdaftar sebagai perusahaan yang diberikan stimulus antara 2 juta hingga 5 juta dolar AS dalam Program Perlindungan Paycheck.

Program ini bertujuan untuk membantu bisnis kecil agar tetap mempekerjakan para pekerja mereka selama pemberlakuan sistem penguncian (lockdown) karena pandemi.

Hal tersebut diungkapkan pada hari Senin kemarin setelah Asosiasi Bisnis Kecil merilis spreadsheet terkait daftar perusahaan yang diberikan stimulus senilai lebih dari 150.000 dolar AS dari program pinjaman ini.

Kanye West, suami dari model Kim Kardashian yang baru-baru ini mengaku akan mencalonkan diri sebagai presiden AS dan sebelumnya menyebut dirinya sebagai miliarder itu telah memulai perusahaan tersebut pada 2007 lalu.

Spreadsheet menunjukkan bahwa perusahaan itu akan menggunakan pinjaman tersebut untuk menyelamatkan 106 pekerjaan.

Baca: Alasan Kanye West Sulit atau Bahkan Tidak Mungkin Bisa Jadi Presiden Amerika Serikat

Baca: Mantan Pejabat AS: Kanye West akan Kaget Jika Jadi Capres, Hidup Tak Sebebas Selebritis

Pada akhir Juni kemarin, Yeezy dan Gap telah mengumumkan kontrak selama 10 tahun untuk lini pakaian 'Yeezy Gap'.

Terkait kabar kucuran stimulus itu, manajemen Yeezy pun belum menyampaikan tanggapannya.

Program pinjaman yang didukung oleh pemerintah ini telah dimulai sejak 3 April 2020.

Awalnya, anggaran sebanyak miliaran dolar AS itu dialokasikan ke perusahaan besar dan mengesampingkan banyak bisnis kecil.

Namun beberapa perusahaan besar pun akhirnya merespons dengan mengembalikan pinjaman tersebut.

Sementara pada 19 Juni lalu, SBA mengumumkan rencananya untuk merilis data tentang perusahaan mana saja yang menerima bantuan, berapa banyak dana yang mereka dapatkan dan di mana keberadaan mereka.

Hanya bisnis yang menerima lebih dari 150.000 dolar AS saja yang masuk dalam daftar tersebut.