Apple dan Google Dituduh Hapus Palestina dari Peta Online, Ini Faktanya

TRIBUNNEWS.COM - Apple dan Google dituduh menghapus Palestina dari peta online mereka.

Pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Namun, mengutip dari Independent, tak ada label untuk Palestina.

Klaim, Palestina dihapus diduga berasal dari unggahan Instagram yang viral.

Pengguna @astagfirolah mengunggahnya pada Rabu lalu.

Ia menuduh raksasa teknologi itu secara resmi 'menghapus' Palestina dari peta mereka.

Baca: Tekanan Internasional Dinilai Belum Tentu Urungkan Niat Israel Aneksasi Wilayah Palestina

Baca: Tidak Hanya Dukungan Politik, Ini yang Sudah Dilakukan Indonesia Untuk Bela Palestina

Hal itu menyebabkan dua perusahaan teknologi disebut mendukung pendudukan Israel.

Untuk diketahui, Palestina diakui oleh PBB dan 136 anggotanya sebagai negara merdeka.

Namun, tidak di AS, tempat kantor pusat Apple dan Google.

Baca: Apple Stop Produksi iPhone di India Gara-gara Hubungan dengan China Memanas

Tak Ada Tanggapan dari Google

Lebih jauh, terkait kabar ini, Google tak segera memberikan tanggapannya atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Dalam situs webnya, tertera soal batas-batas yang disengketakan.

"Batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus. Tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas" terang situs web Google.

Baca: Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Ibrahim Abou Yacoub, Pria Palestina yang Ditembak Mati Tentara Israel

Bukan Kali Pertama Google Dituduh Hapus Palestina di Layanan Petanya

Lebih lanjut, ini bukan kali pertama Google dituduh menghapus nama Paletina dari layanan petanya.

Pada 2016 lalu, sebuah petisi Change.org mengklaim semua yang menyebut Palestina 'telah dihapus atas desakan pemerintah Israel'.

Mereka mengatakan, dua pendiri 'Yahudi Google' memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya.

Baca: Sederet Kasus PM Israel Benjamin Netanyahu yang Didemo Warga Israel: Dakwaan Suap hingga Penipuan

Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk menjalankan pencaplokan bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.

Aksi tersebut mendorong lebih dari 1.000 anggota parlemen seluruh Eripa menandatangi surat protes bersama.

Surat tersebut menyatakan, "Kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional'.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Israel mendengarkan kecaman atas rencananya itu.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)