Muhyiddin Makin dalam Tekanan, Raja Malaysia Tolak Umumkan Keadaan Darurat

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pada Minggu (25/10/2020) menolak permintaan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin agar dia menyatakan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap krisis virus corona, dengan mengatakan bahwa Raja tidak melihat kebutuhan tersebut.

Langkah tersebut merupakan pukulan bagi Muhyiddin, yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan pertikaian dalam koalisinya yang berkuasa.

Mengutip Reuters, Anwar dan kritikus lainnya mengecam proposal Muhyiddin untuk aturan darurat, termasuk penangguhan parlemen, sebagai upaya perdana menteri untuk tetap berkuasa dengan menghindari pertikaian di parlemen atas dukungan yang dia perintahkan.

Istana mengatakan Muhyiddin membuat permintaan aturan darurat untuk menangani pandemi virus corona, tetapi pemerintah telah menangani krisis dengan baik.

Malaysia mencatat kenaikan infeksi virus corona dan pada hari Sabtu melaporkan lonjakan harian terbesar dalam kasus dengan 1.228 kasus baru.

"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa pada saat ini Yang Mulia tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di bagian manapun di Malaysia," kata istana dalam sebuah pernyataan.

"Yang Mulia yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi Covid-19."

Raja juga menyerukan kepada para politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

Baca juga: Sebelum Putuskan Keadaan Darurat Covid-19, Raja Malaysia Undang Para Sultan

Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.

Keputusannya diambil setelah pertemuan dengan bangsawan senior lainnya, tulis istana.

Baca juga: Raja Malaysia Beri Pesan kepada Rakyat Terutama Politisi di Tengah Konflik Politik Anwar-Muhyiddin

Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat pada Maret dengan mayoritas dua kursi. Bulan lalu Anwar mengatakan bahwa, dengan bantuan para pembelot pemerintahan, ia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Pemerintah Muhyiddin akan mempresentasikan anggaran 2021 di parlemen pada 6 November, tetapi ada keraguan dia dapat memimpin mayoritas untuk mendapat persetujuan

Bila ia tidak mendapat persetujuan, maka parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya pada Muhyiddin dan bisa memicu pemilihan.

Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura, mengatakan Muhyiddin terus berada dalam posisi yang goyah meskipun beberapa politisi mungkin mengindahkan seruan raja untuk berhenti berpolitik.

“Muhyiddin mulai sekarang akan diwarnai oleh upaya regresif politik ini, mengurangi dukungan populernya yang sudah goyah,” kata Oh.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Raja Malaysia tolak menyatakan keadaan darurat, Muhyiddin dalam tekanan