Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Thailand Tuntut Tokoh Oposisi yang Kritik Pengadaan Vaksin Covid-19

Thanathorn telah mencemarkan nama baik kerajaan dalam berbagai pernyataan yang menuduh mereka terlibat dalam strategi vaksin.

The Jakarta Post
Ilustrasi Vaksin 

TRIBUNNEWS.COM, THAILAND -  Pemerintah Thailand mengajukan tuntutan pidana terhadap politisi oposisi, Thanathorn Juangroongruangkit setelah dia mengkritik strategi vaksin COVID-19 karena dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap kerajaan. 

Hukum pencemaran nama baik kerajaan Thailand, yang dikenal sebagai lese majeste, menghukum pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap raja Thailand hingga 15 tahun penjara.

Dikutip dari Reuters, Rabu (20/1/2021), langkah itu menandai kasus ‘lese majeste’ yang paling terkenal sejak gelombang protes anti-pemerintah muncul tahun lalu dan meluas ke kritik terhadap Raja Maha Vajiralongkorn atas tuduhan campur tangan dalam politik dan mengambil terlalu banyak kekuasaan,

Keluhan terhadap Thanathorn berdasarkan Pasal 112 KUHP Thailand, datang dua hari setelah dia berkomentar bahwa pemerintah terlalu bergantung pada perusahaan yang dimiliki oleh Biro Properti Mahkota, yang berada di bawah kendali pribadi raja, untuk memproduksi vaksin untuk orang Thailand.

Baca juga: Thailand Akan Penjarakan Warganya yang Sebar Hoaks soal Vaksin Covid-19 di Medsos

Baca juga: Kisah Aisyah, Bocah di Tangsel Hidup Sebatang Kara Setelah Ibunya Wafat Karena Covid-19

Pejabat pemerintah yang mengajukan pengaduan mengatakan kepada wartawan bahwa Thanathorn telah mencemarkan nama baik kerajaan dalam berbagai pernyataan yang menuduh mereka terlibat dalam strategi vaksin.

"Thanathorn mendistorsi fakta dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang," kata Suporn Atthawong, seorang menteri di kantor perdana menteri, kepada wartawan seperti yang diberitakan Reuters.

"Dia melanggar monarki, yang membuat marah orang Thailand yang mencintai dan melindungi monarki,” lanjutnya

Keluhan tersebut, yang juga termasuk tuduhan kejahatan dunia maya karena mengunggah informasi palsu, setelah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2014.

Ia berjanji pada hari Selasa akan menuntut informasi yang "menyimpang" tentang strategi vaksin.

Thanathorn, yang dilarang berpolitik selama 10 tahun oleh pengadilan tahun lalu, tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved