Krisis Myanmar
Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?
Berikut fakta-fakta yang diketahui sejauh ini tentang krisis di Myanmar
TRIBUNNEWS.COM - Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat negara selama satu tahun setelah menyingkirkan Aung San Suu Kyi, pemimpin yang terpilih secara demokratis.
Anggota pemerintah militer melakukan kudeta hari Senin (1/2/2021) dengan menuduh kecurangan pemilu yang meluas yang dimenangkan oleh National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi, partai yang pada tahun 2015 telah mendirikan pemerintahan sipil pertama dalam setengah abad.
Kudeta tersebut memicu kecaman global.
PBB menyebutnya sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi di negara tersebut.
Berikut fakta-fakta yang diketahui sejauh ini tentang krisis di Myanmar, seperti yang dikutip dari Al Jazeera.
Baca juga: Inggris Panggil Duta Besar Myanmar Sikapi Kudeta Militer Terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi
Baca juga: VIRAL Wanita Senam Aerobik di Depan Kompleks Parlemen Myanmar, Tak Sadar Ada Kudeta di Belakangnya
Apa yang Terjadi?
Para jenderal mengambil langkah beberapa jam sebelum Parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November lalu, yang dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis baru Aung San Suu Kyi.
Sementara itu, Aung San Suu Kyi dan tokoh NLD lainnya ditahan dalam penggerebekan dini hari.
Sambungan telepon dan internet di ibu kota, Naypyitaw, dan pusat komersial utama Yangon terputus dan televisi pemerintah mati.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pengumuman yang dibacakan di Myawaddy TV milik militer mengatakan militer akan menguasai negara selama satu tahun.
Dikatakan penyitaan itu perlu dilakukan karena pemerintah tidak menindaklanjuti klaim militer mengenai kecurangan dalam pemungutan suara November dan karena memungkinkan pemilihan terus berlanjut meskipun ada pandemi virus corona.
NLD memenangkan lebih dari 80 persen suara, yang dukungannya meningkat sejak 2015.
Meringkas pertemuan pemerintahan militer yang baru, militer mengatakan panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing telah berjanji untuk mempraktikkan "sistem demokrasi multipartai yang berkembang dengan disiplin yang sejati".
Ia menjanjikan pemilu yang bebas dan adil dan penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, katanya, tanpa memberikan kerangka waktu.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/para-migran-myanmar-memegang-potret-aung-san-suu-kyi-protes-kudeta.jpg)