Rabu, 3 September 2025

Krisis Myanmar

PBB: Tuduhan terhadap Suu Kyi Hanya Semakin Merusak Aturan Hukum dan Proses Demokrasi di Myanmar

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu mempersingkat transisi di Myanmar dan menarik kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

AFP PHOTO/THET AUNG
Polisi berjaga di Naypyidaw pada Jumat (29/1/2021), jelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari usai kemenangan Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), di pemilu Myanmar November 2020. 

Penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi, masih tetap dalam penahanan meskipun ada panggilan internasional agar dibebaskan segera.

Seorang pejabat NLD mengatakan Suu Kyi menjadi tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw dan dalam kondisi sehat.

Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Kota Yangon meneriakkan "kejahatan hilang" dan menggedor panci logam pada Selasa (2/2/2021) malam dalam gerakan tradisional untuk mengusir karma jahat atau buruk.

Kudeta ini menandai kedua kalinya militer menolak untuk mengakui kemenangan pemilu yang dimenangkan NLD, setelah juga menolak hasil jajak pendapat tahun 1990 yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan multi-partai.

Setelah protes massa yang dipimpin oleh biksu Buddha pada tahun 2007, para jenderal memutuskan jalan kompromi.

NLD berkuasa setelah pemilu 2015 di bawah konstitusi yang menjamin militer berperan dalam pemerintahan, termasuk beberapa kementerian utama, dan veto yang efektif tentang reformasi konstitusional.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan setidaknya 45 orang telah ditahan militer Myanmar.

Pasukan dan polisi anti huru-hara berdiri di Yangon di mana penduduk berbondong-bondong ke pasar untuk menimbun persediaan dan yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.

Bank menangguhkan layanan tetapi mengatakan mereka akan membuka kembali mulai Selasa (2/2/2021).

Penahanan itu muncul setelah berhari-hari ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terjadi setelah pemilu terbaru, di mana partai Suu Kyi memenangkan 83 persen suara.

Baca juga: Negara Kelompok G7 Kecam Kudeta Militer di Myanmar

Baca juga: Sebelum Kudeta Militer, IMF Kirim Dana Darurat 350 Juta Dolar AS ke Myanmar

Pengambilalihan tentara akan menempatkan Myanmar "kembali di bawah kediktatoran", kata pernyataan yang telah ditulis sebelumnya di Facebook seperti mengutip Suu Kyi.

"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer," katanya.

Reuters tidak dapat menghubungi pejabat NLD mana pun untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut.

Para pendukung militer merayakan kudeta melalui Yangon dengan truk pickup dan melambaikan bendera nasional.

"Hari ini adalah hari di mana orang-orang bahagia," kata salah seorang biksu nasionalis kepada kerumunan orang dalam video yang dipublikasikan di Facebook.

Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan