Sedikitnya 18 Pendemo di Myanmar Tewas, Uni Eropa Siap Jatuhkan Sanksi
Uni Eropa mengatakan akan menjatuhkan sanksi pada Myanmar setelah protes damai terhadap pemerintahan militer berujung dengan kekerasan…
Seorang aktivis di Mandalay, yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan kepada DW bahwa dia menyaksikan militer menargetkan ambulans dan rumah sakit di kota tersebut.
"Hari ini saya melihat bahwa mereka (militer) bahkan menembak ambulans dan mereka menangkap beberapa orang yang berlindung di rumah sakit. Mereka tidak segan-segan lagi dan mereka menggunakan kekerasan ekstrem terhadap para pengunjuk rasa," kata aktivis itu kepada DW.
Uni Eropa jatuhkan sanksi
Kepala diplomatik Uni Eropa Josep Borrell juga mengutuk tindakan keras itu dan menegaskan pada Minggu (28/02) bahwa UE akan menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta yang teradi.
"Kekerasan tidak akan memberikan legitimasi pada pelimpahan ilegal dari pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Borrell dalam sebuah pernyataan. "Dalam penembakan terhadap warga yang tidak bersenjata, pasukan keamanan telah secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional, dan harus dimintai pertanggungjawaban."
"Uni Eropa akan mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan ini segera," kata Borrell. Sanksi tersebut diharapkan dapat diputuskan dalam beberapa hari mendatang. Menteri-menteri Uni Eropa juga telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan.
Dubes Myanmar di PBB yang dipecat ikrarkan perlawanan
Aksi berdarah pada hari Minggu (28/02) terjadi beberapa hari setelah seruan dramatis dari duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta yang berkuasa saat berpidato di depan Majelis Umum PBB.
Dia mengatakan bahwa dia berbicara atas nama pemerintah sipil Aung San Suu Kyi yang digulingkan dan menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kudeta.
"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer," kata Moe Tun, Jumat (26/02).
Pada hari Sabtu (27/02), lebaga penyiaran Myanmar melaporkan bahwa diplomat tersebut telah dipecat karena dia telah "mengkhianati negara dan berbicara untuk organisasi tidak resmi yang tidak mewakili negara dan telah menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab seorang duta besar."
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," tegas Kyaw Moe Tun kepada kantor berita Reuters di New York.
rap/hp (Reuters, AP, AFP)
