Iran Mendakwa Turis Prancis atas Tuduhan Spionase dan Propaganda
Iran mendakwa turin Prancis Benjamin Briere (35) atas tuduhan spionase (memata-matai) dan menyebarkan propaganda melawan sistem pemerintah.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Iran mendakwa turis Prancis bernama Benjamin Briere (35) atas tuduhan spionase (memata-matai) dan menyebarkan propaganda melawan sistem pemerintah.
Al Jazeera melaporkan, informasi ini disampaikan oleh pengacara turis Prancis tersebut, yaitu Saeid Dehghan.
Dakwaan ini merupakan dari serangkaian kasus terbaru terkait orang asing, di saat ketegangan antara Iran dan Barat meningkat.
Saeid Dehghan menerangkan, Briere ditangkap 10 bulan lalu setelah menerbangkan helikopter di gurun dekat perbatasan Turkmenistan-Iran.
"Pada Minggu (14/3/2021), dia (Briere) didakwa dengan dua tuduhan, spionase dan propaganda terhadap Republik Islam," kata Dehghan kepada kantor berita Reuters pada Senin (15/3/2021).
Baca juga: Bocah 7 Tahun Disekap dan Dirantai Orang Tua, Alasannya karena Nakal, Dilakukan agar Korban Jera
Baca juga: Iran Pamerkan Kota Rudal Mereka, Berisi Berbagai Rudal Jelajah, Balistik, hingga Ranjau Laut

Dehghan menambahkan, Briere menghadapi hukuman penjara jangka panjang.
Ia juga menyatakan dakwaan terhadap Briere dalam sebuah postingan di Twitter pada Senin.
"Pertahanan terakhirnya direnggut kemarin. Tuduhan mata-mata muncul karena (Briere) mengambil gambar di daerah terlarang," kata Dehghan kepada Reuters.
"Dia berada di penjara Vakilabad di Kota Masyhad. Kesehatannya baik dan dia memiliki akses ke pengacaranya dan dia bantuan dari perlindungan konsuler dan pejabat kedutaan Perancis telah melakukan kontak rutin dengannya," tambahnya.
Pengadilan Iran tidak dapat memberikan komentar. Prancis juga belum mengomentari tuduhan Briere.
Kementerian Luar Negeri Prancis Konfirmasi Warganya Ditahan di Iran
Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi, seorang warga negara Prancis ditahan di Iran.
Kementerian juga mengatakan, pihaknya saat ini tengah memantau situasi.
"Meskipun pemerintah Prancis sedang mendalami kasus Briere, saya khawatir bahwa setiap penundaan terkait tindak lanjut yang komprehensif akan semakin memperumit kasus tersebut," kata Dehghan.
Baca juga: Ketua DPD Minta Pemilik Drone Bawah Laut di Selayar Diusut: Waspada Spionase
Unggahan Medsos
Pengacara tersebut mengatakan Briere telah didakwa dengan "propaganda melawan sistem" karena sebuah unggahan di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, Briere mengatakan "jilbab adalah wajib" di Iran tetapi tidak di negara-negara mayoritas Muslim lainnya.
"Rekan-rekan saya dan saya yakin bahwa tuduhan ini palsu dan tidak berdasar," tambah Dehghan.
"Tetapi kami harus menunggu hakim melakukan penyelidikan penuh dalam beberapa hari ke depan dan mengumumkan putusannya," katanya.

Baca juga: Kedubes Jerman Disebut Minta Maaf, Stafnya Dicurigai Lakukan Aksi Spionase
Kejadian Serupa
Korps Pengawal Revolusi Islam elit Iran telah menangkap puluhan warga negara ganda dan orang asing dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagian besar dari mereka ditangkap atas tuduhan spionase.
Aktivis hak asasi menuduh Teheran melakukannya untuk mencoba memenangkan konsesi dari negara lain.
Iran membantah menahan orang karena alasan politik dan menuduh banyak dari mereka yang ditahan di penjara sebagai spionase.
Pada Minggu (14/3/2021), warga negara ganda Inggris-Iran Nazanin Zaghari-Ratcliffe muncul kembali di pengadilan Teheran untuk menghadapi tuduhan menyebarkan propaganda setelah menyelesaikan hukuman penjara lima tahun penuh atas tuduhan mata-mata.
Dia tetap dalam ketidakpastian di Iran menunggu putusan, tidak dapat terbang pulang ke Inggris.
Baca juga: Tak Terima Dituding Spionase Polisi dan Ditantang Duel, Pria Ini Emosi Lalu Habisi Nyawa Tetangganya
Kasus-kasus itu muncul ketika Iran meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat (AS) dan kekuatan Eropa, termasuk Prancis dan Inggris, untuk memberikan bantuan sanksi yang sangat dibutuhkan yang telah diterima negara itu di bawah perjanjian nuklirnya.
Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir penting dengan Iran pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap negara itu.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, AS menawarkan untuk bergabung dalam pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan, selama Iran kembali mematuhi persyaratannya sepenuhnya.
Tetapi Washington dan Teheran telah mencapai kebuntuan, dengan masing-masing mendesak langkah lain untuk menghidupkan kembali kesepakatan.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)