Breaking News:

Kemendagri Jepang akan Gunakan Data Pribadi Japan Post Jika Terjadi Bencana Alam

Perusahaan berencana untuk melakukan pembuatan peta jalan yang menunjukkan arah spesifik bisnis pemanfaatan data baru.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang di Kasumigaseki. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang akan meninjau pedoman perlindungan informasi pribadi yang menunjukkan hal-hal yang perlu diingat mengenai ruang lingkup pemanfaatan data pada musim panas untuk bisnis baru Japan Post.

"Data akan dipakai antara lain untuk pemanfaatan pemerintah apabila terjadi bencana alam di masa depan," papar sumber Tribunnews.com, Selasa (12/10/2021).

Dengan memanfaatkan data pelanggan dari kantor pos seperti relokasi dan informasi penduduk yang selama ini jadi konsumen pihak kantor pos Jepang.

Pertemuan khusus baru akan diadakan di mana kementerian dan lembaga terkait seperti Badan Digital dan para ahli dalam perlindungan informasi pribadi akan berpartisipasi, dan diskusi akan dimulai pada tanggal 15 Oktober mendatang.

Japan Post Group melacak informasi penduduk real-time, kepemilikan mobil, dan informasi pembukaan atau penutupan toko dari status pengiriman surat.

Ke depannya diharapkan ada usaha-usaha baru, seperti memberikan informasi kependudukan kepada pemerintah daerah di mana terjadi bencana, sehingga dapat digunakan untuk konfirmasi keselamatan.

Dan membuat database misalnya status kepemilikan mobil dan menggunakannya untuk penjualan mobil.

"Namun, informasi pribadi semacam itu perlu digambarkan dengan jelas tentang seberapa banyak data yang dapat digunakan di luar kelompok pos," tambahnya.

Untuk itu Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi telah menyiapkan pertemuan pakar dari kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Jelang Pernikahan, Putri Mako Keponakan Kaisar Jepang Kunjungi Mausoleum Kaisar Showa di Hachioji

"Kami akan memverifikasi apakah pemanfaatan data dapat melanggar "rahasia surat" yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pos dan apakah dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi yang telah direvisi yang akan mulai berlaku sekitar April - Juli tahun depan," ungkapnya.

Pedoman perlindungan informasi pribadi di bidang bisnis pos yang ada, perusahaan berencana juga memungkinkan pembuatan peta jalan yang menunjukkan arah spesifik bisnis pemanfaatan data baru.

Japan Post mengumumkan dalam rencana manajemen jangka menengahnya pada bulan Mei 2021 bahwa mereka akan mengembangkan infrastruktur data yang secara terpusat mengelola informasi pelanggan dalam grup Perusahaan Japan Post.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved