Hadapi Ketegangan dengan China, Filipina Beli 2 Kapal Perang Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Filipina telah memesan dua kapal perang baru dari Korea Selatan pada Selasa (28/12/2021).

Menteri Pertahanan, Delfin Lorenzana mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memodernisasi angkatan laut Filipina saat menghadapi perselisihan dengan Beijing di Laut China Selatan.

Melansir CNA, kapal yang dipesan Filipina adalah produk dari Hyundai Heavy Industries, senilai US$556 juta.

Kesepakatan 28 miliar peso atau US$556 juta tersebut terjadi lima tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membangun dua fregat baru untuk Angkatan Laut Filipina.

Baca juga: 208 Orang Tewas Akibat Topan Rai di Filipina, Badai Kini Mengarah ke Vietnam dan China

Baca juga: Jepang Tak Mau Disebut Boikot Diplomatik ke China, Bagaimana Tanggapan Kalangan Bisnis?

Korvet dan fregat kecil dipilih karena itu merupakan kapal perang cepat, terutama digunakan untuk melindungi kapal lain dari serangan.

“Proyek ini akan memberi Angkatan Laut Filipina dua korvet modern yang mampu melakukan misi anti-kapal, anti-kapal selam dan anti-perang udara,” kata Lorenzana dalam pidato pada upacara penandatanganan di Manila.

Lorenzana menambahkan bahwa kesepakatan itu akan menyetarakan aset yang ada, serta kemudahan perawatan dan perbaikan.

Angkatan Laut Filipina telah rusak dalam beberapa dekade terakhir.

Bahkan kapal perang AS dari Perang Dunia II masih digunakan.

Akhirnya pada tahun 2010, Presiden Benigno Aquino, memulai program modernisasi militer.

Hingga kini program tersebut dilanjutkan oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Baca juga: PM Kanada: Negara Barat Harus Punya Front Persatuan Melawan China

Baca juga: China Perkirakan Olimpiade Beijing 2022 akan Membawa Kasus Baru Covid-19

Sebelumnya, Filipina telah mengakuisisi dua mantan penjaga pantai AS dan tiga kapal pendarat dari Australia, serta kapal patroli penjaga pantai dari Jepang.

Hal itu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pertahanannya di Laut Cina Selatan, di mana ia menghadapi perselisihan dengan Beijing.

China mengklaim hampir semua jalur air, yang dilalui perdagangan triliunan dolar setiap tahun, dengan klaim yang bersaing dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Beijing telah mengabaikan putusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag bahwa klaim historisnya tidak berdasar.

(Tribunnews.com/Yurika)