Mahkamah Internasional akan Lakukan Penyelidikan atas Dugaan Kejahatan Perang Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan penyelidikan atas invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.

Jaksa ICC mengatakan, ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa kejahatan perang telah terjadi selama konflik.

Dikutip dari CNN, sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan rudal yang diluncurkan oleh Rusia di Kharkiv merupakan kejatahan perang.

“Hari ini, pasukan Rusia secara brutal menembaki Kharkiv dari artileri jet. Itu jelas kejahatan perang.”

"Kharkiv adalah kota yang damai, ada daerah pemukiman yang damai, tidak ada fasilitas militer.Puluhan saksi mata membuktikan bahwa ini bukan satu tembakan palsu, tetapi penghancuran orang yang disengaja: Rusia tahu di mana mereka menembak."

"Pasti akan ada pengadilan internasional untuk kejahatan ini, ini merupakan pelanggaran terhadap semua konvensi."

"Tidak ada seorang pun di dunia yang akan memaafkan Anda karena membunuh orang-orang Ukraina yang damai," katanya.

Baca juga: Rusia Siapkan Pengepungan Ibu Kota Kyiv: Sirine Meraung-raung, Jalanan di Pusat Kota Mulai Kosong

Baca juga: Seorang Ibu di Rusia Sedih Anaknya Ditawan Tentara Ukraina, Tak Menyangka Anaknya Dikirim Berperang

Jaksa ICC, Karim AA Khan mengatakan pada Senin (28/2/2022) bahwa akan menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pihak mana pun dalam konflik di wilayah Ukraina.

Dia menambahkan, kantornya akan melanjutkan penyelidikan secepat mungkin.

Keputusan itu muncul kurang dari seminggu setelah pasukan Rusia melancarkan serangan habis-habisan ke Ukraina dengan tujuan demiliterisasi negara itu.

“Saya puas bahwa ada dasar yang masuk akal untuk percaya bahwa dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Ukraina,” kata Khan, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Didirikan pada tahun 2002, ICC merupakan mahkamah pidana internasional yang berbasis di Den Haag yang menyelidiki dan menuntut genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pekan lalu, Khan memperingatkan pihak-pihak yang bertikai bahwa kantornya memiliki yurisdiksi atas Ukraina karena pemerintah Ukraina menerima mandat ICC pada tahun 2015, meskipun negara tersebut pada awalnya tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma yang membentuk pengadilan tersebut.

“Saya akan terus mengikuti perkembangan di lapangan di Ukraina, dan sekali lagi menyerukan pengekangan dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan hukum humaniter internasional yang berlaku,” kata Khan.

Serangan Rusia di Ukraina terjadi setelah kebuntuan selama berbulan-bulan yang membuat Moskow mengumpulkan sebanyak 200.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina.

Ini telah memicu kecaman internasional yang meluas dan sejumlah sanksi Barat terhadap Rusia.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu pada hari Senin untuk membahas krisis yang sedang berlangsung, setelah Rusia memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Jumat yang akan mengutuk invasi tersebut.

“Pertempuran di Ukraina harus dihentikan. Ini (serangan) mengamuk di seluruh negeri dari udara, darat dan laut.

"Itu harus dihentikan sekarang," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada majelis pada Senin.

Guterres menambahkan bahwa senjata sedang berbicara sekarang, tetapi jalan dialog harus selalu tetap terbuka.

Majelis, yang mencakup semua 193 negara anggota PBB, diperkirakan akan memberikan suara pada rancangan resolusi yang mengecam invasi akhir pekan ini.

Rusia dan empat anggota tetap DK PBB tidak memiliki hak veto di Majelis Umum.

Awal tahun ini, Rusia berulang kali membantah tuduhan AS dan Eropa bahwa mereka berencana untuk menyerang Ukraina, bersikeras bahwa mereka memiliki kekhawatiran keamanan yang sah tentang aliansi mendalam Kyiv dengan Barat dan menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan NATO.

Banyak putaran pembicaraan antara pejabat Rusia, Eropa dan Amerika telah gagal untuk mengakhiri kebuntuan.

Baca juga: Kanada Larang Impor Minyak dari Rusia dan Kirim Senjata Anti-tank ke Ukraina

Baca juga: Pengamat Barat Remehkan Tentara Rusia yang Tak Mampu Rebut Ibu Kota Kyiv: Mereka Cuma Macan Kertas

Amerika Serikat dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi Rusia sejak invasi dimulai.

Bank sentral Rusia terkena sanksi dari Uni Eropa, Inggris, Kanada.

Pertempuran telah meningkat di seluruh Ukraina selama beberapa hari terakhir, dengan pasukan Rusia mendekati kota-kota besar, termasuk Kharkiv, dan ibu kota, Kyiv.

Lebih dari 500.000 orang telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia melancarkan serangannya, kata PBB.

Pejabat Rusia dan Ukraina memulai pembicaraan di perbatasan Belarusia pada hari Senin, dengan Kyiv menuntut gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Rusia.

(Tribunnews.com/Yurika)

Artikel lain Konflik Rusia Vs Ukraina