Konflik Rusia Vs Ukraina
Media Milik Pemerintah Rusia Menghadapi Masalah Baru di Eropa
Chief Content Officer Ruptly, Ekaterina Mavrenkova pun meminta para staf media itu untuk tidak terpaku pada pemilihan kata yang tepat.
Penulis:
Fitri Wulandari
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Ruptly, sebuah kantor berita milik negara Rusia yang berbasis di Berlin, Jerman menghadapi masalah baru.
Di tengah invasi militer Rusia ke Ukraina, staf dari kantor berita itu melakukan eksodus besar-besaran.
Dikutip dari Reuters, Selasa (1/3/2022), para karyawan Ruptly mengeluh bahwa mereka diminta untuk tidak menggambarkan invasi tersebut.
Kondisi mengakibatkan munculnya protes editorial lainnya.
Terkait invasi ini, Rusia mengatakan penempatan pasukan militernya di Ukraina adalah 'operasi khusus' dan telah memperingatkan media lokal atau yang didanai Rusia untuk menggunakan terminologi itu.
Chief Content Officer Ruptly, Ekaterina Mavrenkova pun meminta para staf media itu untuk tidak terpaku pada pemilihan kata yang tepat.
"Semua kata yang kami gunakan, tidak mengubah kenyataan dengan cara apapun. Dengan semua seluk-beluk linguistik ini, ada cara untuk menyajikan gambar secara objektif tanpa jatuh ke sisi mana pun," kata Mavrenkova, dalam rekaman yang didengar oleh Reuters.
Baca juga: BWF Larang Seluruh Atlet Rusia Tampil di Semua Turnamen Badminton
Sementara itu Chief Marketing Officer Ruptly, Sean Lynn menegaskan dirinya sudah tidak tergabung dalam agensi media tersebut.
"Mulai 25 Februari 2022, saya tidak lagi bekerja sebagai Chief Marketing Officer di Ruptly," kata Lynn.
Didirikan pada 2013 lalu, untuk memberikan berita kepada media internasional milik negara Rusia yakni Russia Today (RT) dan pelanggan lainnya, Ruptly menyediakan video dari seluruh dunia.
Agensi yang bersaing dengan layanan yang ditawarkan oleh Reuters ini merupakan bagian dari kerajaan berita sekutu Putin, Margarita Simonyan.
Simonyan sejauh ini telah dipojokkan dengan memburuknya ketegangan sosial di negara-negara Barat, dengan berfokus hanya pada adegan perselisihan saja.
Ia dan jaringannya mengatakan bahwa mereka menyediakan keragaman yang sangat dibutuhkan agar kontras dengan apa yang digambarkan sebagai homogenitas media Barat.
Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan pada hari Minggu lalu bahwa RT dan Sputnik, dua organisasi berita negara Rusia yang juga dijalankan oleh Simonyan, akan dilarang di Uni Eropa (UE).
