Lebih dari 100 Diplomat Walkout Saat Menlu Rusia Berpidato di Dewan HAM PBB

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Lebih dari 100 diplomat dari sekitar 40 negara telah walkout saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov berpidato secara virtual dalam pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.

Walkout dilakukan sebagai bentuk protes terhadap invasi yang dilancarkan Rusia ke Ukraina.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Rabu (2/3/2021), aksi boikot yang dilakukan oleh utusan dari Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, dan negara lainnya pada Selasa kemarin hanya menyisakan beberapa diplomat saja di ruangan itu.

Mereka yang tersisa di pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) itu termasuk diantaranya Duta Besar Rusia untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, yang merupakan mantan Wakil Lavrov.

Kemudian utusan dari Suriah, China dan Venezuela.

Duta Besar Ukraina yang memimpin aksi boikot itu, Yevheniia Filipenko mengucapkan terima kasih kepada mereka yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut.

"Terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa ini kepada orang-orang Ukraina yang berjuang untuk kemerdekaan mereka," kata Filipenko kepada para utusan yang berkumpul di sekitar bendera besar Ukraina di luar ruangan itu.

Baca juga: Bahas Invasi Rusia ke Ukraina, Siaran Stasiun Radio Rusia Dihentikan

Lavrov pun berbicara kepada Dewan HAM dari jarak jauh, setelah membatalkan kunjungannya karena penutupan wilayah udara Eropa untuk pesawat Rusia.

Dalam pidatonya, ia membenarkan serangan yang dilakukan negaranya terhadap Ukraina, dengan menuduh pihak Ukraina telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Rusia.

Ia juga menuduh UE terlibat dalam 'kegilaan Russophobic', dengan memasok senjata mematikan ke Ukraina selama kampanye militer Rusia yang dimulai pada Kamis lalu.

Rusia pun menggambarkan invasi tersebut sebagai 'operasi militer khusus' yang bertujuan untuk mengusir 'neo-Nazi' yang berkuasa di Ukraina.

Para diplomat yang meninggalkan pidato Lavrov itu menegaskan bahwa Dewan HAM 'tidak boleh disalahgunakan sebagai platform untuk disinformasi'.

"Klaim aneh Menteri Luar Negeri Lavrov harus diungkap apa adanya, distorsi sinis dari fakta," kata Duta Besar Jerman, Katharina Stasch.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly menyebut informasi versi Lavrov adalah'salah'.

"Karena itu kami ingin menunjukkan sikap yang sangat kuat bersama-sama," tegas Joly.