PM Jepang Minta Pers dan Masyarakat tidak Bepergian ke Ukraina dan Rusia

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta pengertian kepada pers dan masyarakat Jepang agar tidak berangkat ke Ukraina atau pun ke Rusia.

"Pertama-tama mengenai kebebasan pers. Saya menyadari bahwa ini adalah tema yang sangat penting. Saat ini, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan imbauan evakuasi di seluruh Ukraina, termasuk mereka yang terlibat dalam pers."

"Permintaan agar Anda berhenti bepergian ke negara itu terlepas dari dari tujuan Anda. Kebebasan pers, tentu saja, yang sangat penting, untuk tujuan lain juga. Inilah situasi saat ini," jelas PM Fumio Kishida dalam jumpa pers, Kamis (3/3/2022) malam.

"Di Ukraina, seperti yang Anda semua tahu, pertempuran sengit ini masih terjadi di mana-mana. Kita berada dalam situasi yang mengerikan dan mengancam jiwa ini. Dengan situasi tegang ini, upaya pemerintah dengan memikirkan masalah ini sangat serius. Oleh karena itu mohon pengertian dan kerjasamanya. Sekali lagi saya mohon pengertiannya," kata PM Kishida.

Wartawan pun menanyakan mengenai kekhawatiran tentang kenaikan harga gandum karena invasi dan sanksi militer Rusia.
Bagaimana mempertimbangkan berbagai tindakan termasuk biji-bijian?

"Seperti yang Anda katakan, kami harus bersiap untuk berbagai inflasi, bukan hanya minyak mentah," kata PM Kishida.

Baca juga: Miliarder Rusia Kehilangan Kekayaan hingga Puluhan Miliar Dolar AS, Imbas Operasi Militer di Ukraina

"Kami harus melindungi kehidupan masyarakat, bisnis, dan ekonomi. Saya pikir ini seperti yang Anda tunjukkan. Untuk biji-bijian, Rusia dan atau Ukraina sebagai negara penghasil biji-bijian utama, jadi mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar biji-bijian secara keseluruhan. Saya pikir itu pasti akan mempengaruhi Jepang juga. Bagi mereka yang bergantung pada impor, kami harus mempertimbangkan berbagai langkah," ujarnya.

"Tergantung produknya, tapi menurut saya diperlukan ke berbagai upaya, seperti diversifikasi pemasok. Kita harus mencoba memahami situasi ini dengan cermat dan memikirkannya sebagai pemerintah agar tidak berdampak."

"Saya ingin menginstruksikan masing-masing menteri yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak seperti apa yang bisa terjadi dan respons seperti apa yang bisa diambil dalam kenaikan harga yang masih diutarakan di masing-masing bidang," ujar Kishida.

PM Kishida pun membicarakan mengenai SWIFT atau Jaringan Pembayaran Internasional yang memblokir Rusia dalam melindungi tatanan internasional khususnya di Asia.

"Saya rasa tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa pemblokiran itu sudah terlambat. Mengenai SWIFT, pernyataan ini dikeluarkan sebelumnya dalam kerangka negara-negara Atlantik, dan Jepang ingin Jepang juga berpartisipasi."

"Menanggapi itu, kami menanggapi pada pada hari yang sama, jadi saya tidak berpikir itu dapat menunjukkan bahwa Jepang setengah langkah di belakang. Bahkan kita akan mempertimbangkan keadaan yang baru segera dilaksanakan nantinya."

Selain itu PM Kishida juga membicarakan mengenai kerja sama dengan G7 (tujuh negara maju) dan komunitas internasional, yang keduanya membentuk kritik masyarakat dunia.

"Menurut saya penting kerja sama dengan semua pihak. Seperti yang Anda lihat, masing-masing negara memiliki kebijakannya sendiri, tanggapan sendiri. Kalau dicermati, setiap orang berbeda."

"Anda bisa melihat berbagai perbedaan tergantung kepentingan nasional masing-masing negara dan keadaan. Jepang juga dalam posisi di Asia ini. Dalam rincian sanksi, Jepang juga harus berpikir tegas tentang apa yang seharusnya. Saya pikir ada bagian yang harus dipimpin. Saya ingin mengambil sikap itu."

Lalu bagaimana mengenai anggaran pertahanan Jepang di tengah perang Ukraina - Rusia saat ini?

"Ya. Pertama-tama, saya sangat merasa bahwa perubahan status quo karena kekuatan seperti invasi Rusia ke Ukraina tidak boleh diizinkan di Indo-Pasifik, terutama Asia dan Asia Timur."

"Lingkungan keamanan di sekitar Jepang sangat cepat berubah. Saya juga merasa bahwa itu menjadi semakin ketat. Mengingat invasi ke Ukraina ini, kami akan merumuskan strategi keamanan nasional baru."

Baca juga: Joe Biden Umumkan Sanksi Baru untuk Elit Rusia, Kroni-kroni Putin Didepak dari Sistem Keuangan AS

"Tetapi dalam proses itu kami akan melindungi kehidupan dan mata pencaharian orang-orang Jepang. Kami harus diskusikan ini dengan tepat apa yang diperlukan untuk ini," jelas Kishida.

"Dan akibatnya, saya pikir kita harus memikirkan kekuatan pertahanan ini, yang akan diperkuat secara drastis. Bagaimanapun, dokumen keamanan ini, termasuk strategi keamanan nasional, harus diambil dengan cara cepat. Saya ingin memperdalam diskusi tentang formulasi baru ini dan menerapkan sistem pertahanan yang terbaik," ujarnya.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.