Rusia Siap Berikan Balasan Keras untuk Inggris, Buntut Sanksi Ekonomi hingga Bantu Ukraina

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Rusia mengungkapkan telah menyiapkan tindakan balasan kepada Inggris atas sanksi yang dijatuhkan dan membantu Ukraina.

Inggris dan sejumlah negara Barat telah memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia, setelah yang bersangkutan menyerang Ukraina sejak pekan lalu.

Sanksi tersebut pun membuat Rusia terancam krisis ekonomi, setelah mata uang rubel anjlok.

Ancaman kepada Inggris dan sekutunya itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

“Rusia tak akan lupa keinginan Inggris untuk bekerja sama dengan pasukan ultra-nasionalis di Ukraina dan mengirimkan senjata Inggris ke rezim Kiev,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dikutip dari Mirror.

“Histeria sanksi yang dimainkan London merupakan salah satu yang memimpin, jika bukan yang utama, dan membuat kami tak punya pilihan selain mengambil tindakan pembalasan yang keras secara proporsional,” tambahnya.

Zakharova juga menegaskan bahwa dengan begitu, London telah membuat pilihan terakhir untuk konfrontasi terbuka dengan Rusia.

“Perkembangan seperti itu meyakinkan kami sekali lagi bahwa Russophobia dan tujuan melemahkan Rusia adalah elemen integral dari kebijakan luar negeri Inggris,” tuturnya.

Baca juga: Turki Tentang Sanksi Barat ke Rusia, Erdogan akan Hubungi Putin Minta Serangan ke Ukraina Dihentikan

Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan akan kembali memberikan paket sanksi yang tak pernah dilihat Rusia, jika tak segera menghentikan serangan ke Ukraina.

Meski mendapat kemarahan Rusia, Johnson dikritik karena hanya akan memberikan sanksi kepada 15 individu di Rusia, termasuk Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

Hal itu berbanding terbalik dengan Uni Eropa yang memberikan sanksi dan larangan perjalanan kepada 702 orang di Rusia.

Termasuk semua anggota parlemen Rusia dan 50 organisasi yang memiliki hubungan dengan Putin.

Putin sebut sanksi Barat mirip deklarasi perang

Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat atas invasinya ke Ukraina sebagai "mirip dengan deklarasi perang".

"Tapi syukurlah belum sampai ke situ," tambahnya.

Dilansir CNN, Putin juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai partisipasi dalam konflik bersenjata.

Dia menolak saran bahwa untuk memberlakukan keadaan darurat atau darurat militer di Rusia.

Putin membuat pernyataan itu saat berbicara dengan sekelompok pramugari wanita di pusat pelatihan Aeroflot dekat Moskow.

Sejak dimulainya invasi Rusia 10 hari lalu, Barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia, termasuk pembekuan aset asing Putin dan pengecualian sejumlah bank Rusia dari sistem pembayaran internasional Swift.

Selain itu, banyak perusahaan multinasional telah menghentikan operasinya di Rusia.

Pada Sabtu (5/3/2022), Zara, Paypal, dan Samsung menjadi merek global terbaru yang menangguhkan perdagangan di sana.

Langkah-langkah ekonomi telah menyebabkan nilai rubel jatuh dan memaksa bank sentral Rusia untuk menggandakan suku bunga.

Dalam komentar terbarunya, Putin berusaha untuk membenarkan perang di Ukraina.

Dia mengulangi pernyataan bahwa dia berusaha untuk membela komunitas berbahasa Rusia di sana melalui "demiliterisasi dan de-Nazifikasi" negara itu.

Menanggapi tuduhan analis pertahanan Barat bahwa kampanye militer Rusia berjalan kurang baik dari yang diharapkan, dia berkata: "Tentara kami akan memenuhi semua tugas. Saya tidak meragukan itu sama sekali. Semuanya akan berjalan sesuai rencana."

Dia menambahkan bahwa hanya tentara profesional yang mengambil bagian dalam permusuhan dan tidak ada wajib militer yang terlibat, meskipun ada laporan sebaliknya.

Pemimpin Rusia itu mengatakan upaya untuk memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina akan dianggap oleh Rusia sebagai langkah ke dalam konflik militer dan mereka yang bertanggung jawab akan diperlakukan sebagai kombatan musuh.

"Kepemimpinan saat ini perlu memahami bahwa jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan, mereka mempertaruhkan masa depan negara Ukraina," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk NATO karena mengesampingkan zona larangan terbang.

Namun, para pemimpin Barat mengatakan memperkenalkan tindakan itu akan menjadi eskalasi.

Putin juga mengatakan dia tidak punya rencana untuk mengumumkan darurat militer di Rusia.

Dia menambahkan bahwa langkah seperti itu hanya akan diambil dalam "contoh agresi eksternal, di area aktivitas militer tertentu".

"Tapi kami tidak memiliki situasi seperti itu dan saya harap kami tidak akan memilikinya," katanya.

Diwartakan BBC, ada desas-desus bahwa Putin berencana untuk mengumumkan darurat militer, yaitu ketika hukum sipil normal ditangguhkan atau militer mengambil alih fungsi pemerintah.

Dia mengatakan ada keadaan darurat khusus lainnya yang dapat digunakan dalam kasus "ancaman eksternal berskala besar".

Tetapi dia juga tidak memiliki rencana untuk memperkenalkannya.

Sementara itu, langkah-langkah diplomatik terus berlanjut di sela-sela konflik.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bertemu dengan Putin di Moskow pada Sabtu (5/3/2022) dan berdiskusi selama tiga jam tentang perang.

Bennett kemudian menuju ke Berlin untuk bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Sebagai seorang Yahudi Ortodoks, dia melanggar Shabbat untuk bepergian, yang diperbolehkan menurut hukum Yahudi jika nyawa manusia dipertaruhkan.

Meskipun Israel adalah sekutu utama AS, Bennett telah berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia. Presiden Ukraina Zelensky, yang adalah seorang Yahudi, telah meminta Israel untuk menengahi dalam krisis tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan kepadanya bahwa dia kagum dengan keberaniannya melawan Rusia.

Kedua pria itu bertemu di perbatasan Polandia-Ukraina.

Kuleba menegaskan kembali keinginan dan optimismenya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan militer dari NATO, termasuk zona larangan terbang.

(KompasTV/Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)