Ukraina Bantah Tuduhan Diskriminasi Terhadap Pelajar Asing yang Akan Mengungsi

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu (6/3/2022), sehubungan dengan tuduhan perlakuan diskriminasi terhadap mahasiswa asing yang meninggalkan Ukraina karena agresi militer Rusia.

Kemlu Ukraina menyatakan diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan, tidak pernah ditoleransi di Ukraina.

Negara ini yang telah menjadi tujuan utama bagi mahasiswa asing dari segenap penjuru dunia selama beberapa dekade ini.

Pemerintah Ukraina menanggapi serius semua akun yang menuduh adanya tindakan diskriminasi, termasuk kepada warga negara asing yang ingin melintasi perbatasan negara.

“Kami terus prioritaskan untuk membantu warga negara asing keluar dari Ukraina dengan aman dan secepat mungkin,” tulis pernyataan itu.

Selama seminggu terakhir, pemerintah Ukraina telah membantu lebih dari 130.000 orang asing untuk keluar dari Ukraina, termasuk 10.000 pelajar dari India, 2.500 dari China, 1.700 dari Turkmenistan, dan 200 dari Uzbekistan.

Baca juga: Begini Reaksi Menlu AS Blinken Dengarkan Cerita dari Pengungsi yang Melarikan Diri dari Ukraina

Kemlu Ukraina meminta perwakilan diplomatik dari setiap negara lebih proaktif dalam bekerja sama dengan pemerintah Ukraina untuk mengevakuasi warga negara mereka dari zona konflik, dan tetap menjaga komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Disebutkan bahwa angkatan bersenjata Rusia telah melanggar perjanjian gencatan senjata dengan terus menembaki kota-kota Ukraina.

“Sebagai dampak, kami tidak dapat mengevakuasi warga asing dari Ukraina dengan aman,” ungkapnya.

Agresi militer Rusia tidak hanya mengakibatkan orang-orang tak bersalah mati terbunuh atau terluka, tapi juga menghancurkan pemukiman warga serta menyulitkan proses evakuasi bagi warga negara asing.

“Kami mendesak semua pemerintah negara asing untuk menuntut Presiden Putin agar segera menghentikan perangnya terhadap Ukraina,” lanjutnya.

Kemlu Ukraina menegaskan bahwa meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, pemerintah Ukraina tetap membuka semua pos pemeriksaan di perbatasan barat selama 24 jam setiap harinya.

Baca juga: Upaya Gencatan Senjata Kedua di Kota Mariupol Ukraina Dimulai, Warga Dievakuasi

Prosedur check-in telah disederhanakan sebisa mungkin dan daftar dokumen yang diperlukan juga telah dikurangi.

Sehingga warga dari negara mana pun yang akan melintasi perbatasan dihimbau untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab di tengah situasi yang menantang ini.

“Bagi yang akan melintas, dihimbau untuk menyiapkan dokumen dan mengaturnya dengan sebaik mungkin. Selain itu, kami juga mengimbau setiap warga untuk saling menghormati dan pengertian kepada semua orang yang ada di perbatasan, mengingat situasi saat ini sangat berbahaya,” ujarnya.