Konflik Rusia Vs Ukraina

YLKI: Perang Rusia-Ukraina Bakal Picu Kenaikan Harga Mie Instan hingga Roti

Perang antara Rusia dan Ukraina bakal memicu kenaikan harga pangan yang berbahan dasar gandum, YLKI sebut roti dan mie instan bakal naik harga.

Freepik
Ilustrasi roti kue. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina bakal memicu kenaikan harga pangan yang berbahan dasar gandum. Itu juga akan memicu kenaikan mie instan, kenaikan roti hingga mie ayam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina bakal memicu kenaikan harga pangan yang berbahan dasar gandum.

Tulus mengatakan selama ini Indonesia sangat bergantung pada impor gandum dari Ukraina dan Rusia.

"Nah ini perang Rusia dan Ukraina itu juga akan memicu kenaikan mie instan, kenaikan roti, dan bahkan akan kalau kita makan mie ayam bisa aja sudah mengalami kenaikan," ujar Tulus dalam Gelora Talks, Rabu (16/3/2022).

"Kita sangat bergantung impor pada Ukraina, kita impor gandum 1,6 juta ton setiap tahun. Juga impor gandum dari Rusia," tambah Tulus.

Baca juga: Partai Gelora: Ketahanan Pangan Indonesia Sangat Rapuh

Baca juga: HET Minyak Goreng Dicabut, DPR : Pemerintah Lemah, Nyerah Pada Kartel yang Mendikte Pasar Pangan

Menurut Tulus, Pemerintah belum mampu memenuhi kedaulatan pangan di tanah air.

Selama ini, Tulus mengungkapkan Indonesia terlalu bergantung kepada impor dalam penyediaan pangan.

"Nah itu artinya kita akan mengalami seperti itu sebelum negara betul-betul bisa menjalankan amanat konstitusi untuk kita berdaulat pangan. Jadi ketahanan pangan kita sangat rapuh karena bergantung sama impor," tutur Tulus.

Baca juga: YLKI Soroti Logo Halal Baru, Warna Tidak Informatif hingga Terkesan Jawa Sentris

Pemerintah, menurut Tulus, harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Tulus mengatakan setidaknya Pemerintah mencari negara lain sebagai sumber impor pangan, agar tidak tergantung dengan negara tertentu.

"Kalau kita ingin fenomena ini tidak berjalan terulang makanya harus berdaulat secara ideal atau setidak-tidaknya pemerintah harus mampu mencari diversifikasi-diversifikasi impor dari negara lain," pungkas Tulus.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved