Uni Eropa Terpecah soal Sanksi Rusia, Ada yang Mendukung, Ada yang Ingin Lindungi Ekonominya Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Tak semua negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui dijatuhkannya berbagai sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Dilansir Daily Mail, Jerman dan Italia merupakan dua dari beberapa negara yang mencoba mencegah dijatuhkannya lebih banyak sanksi lagi kepada Rusia, demi melindungi ekonomi mereka sendiri.

Padahal, ada tekanan dari Polandia dan negara-negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia.

Presiden Rusia mengklaim usaha dominasi global Barat akan segera berakhir saat ia mengecam sanksi yang dijatuhkan UE.

Putin menyebut UE 'tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat'.

Kini, UE mulai terpecah menjadi tiga.

Jerman - dengan dukungan dari Italia, Hongaria, Bulgaria dan Yunani - dinilai terang-terangan mengerem sanksi untuk Rusia.

Baca juga: Rusia Tingkatkan Serangan ke Kyiv, Komisi Eropa Sepakati 6 Sanksi untuk Kremlin Moskow

Baca juga: Imbas Sanksi Barat, Rusia Dikeluarkan dari Keanggotaan Badan Sertifikasi Kapal

Hal ini terjadi ketika negara-negara pro-sanksi, yang dipimpin oleh Polandia dan negara-negara Baltik, mendorong pembatasan lebih lanjut terhadap Rusia dan para oligarki.

Perselisihan internal di dalam UE sekarang berkecamuk antara 'Sanctionistas', negara-negara yang pro-sanksi, dan 'Contras', negara-negara yang memprioritaskan ekonomi mereka sendiri.

Seorang diplomat UE mengatakan kepada The Times:

"Semakin jelas dari hari ke hari bahwa tiga pihak terbentuk: Polandia dan negara-negara Baltik, yang dikenal sebagai Sanctionistas yang menginginkan sanksi yang lebih banyak dan lebih kuat."

"Jerman, Italia, Hongaria, Bulgaria — Contras — yang memprioritaskan kepentingan ekonomi mereka sendiri; dan sisanya, negara-negara 'netral'."

Uni Eropa mengeluarkan sanksi putaran keempat pada hari Selasa (15/3/2022).

Tetapi Jerman diketahui melakukan pertemuan dengan setidaknya tiga pemerintah lain untuk membahas penghentian tindakan lebih lanjut.

Contras telah menyarankan agar UE fokus pada 'menutup celah' daripada menjatuhkan sanksi lebih lanjut.

Sementara itu Polandia, sangat marah karena sanksi yang disepakati awal pekan ini tidak termasuk oligarki logam Oleg Deripaska.

Deripaska tidak dijatuhi sanksi karena potensi dampaknya terhadap produksi aluminium di Jerman dan negara-negara lain.

Berlin juga telah mengamankan transaksi yang dikatakan 'sangat penting' untuk membeli, mengimpor dan mengangkut berbagai logam termasuk titanium, aluminium dan tembaga.

Perjanjian tersebut, telah menimbulkan kekecewaan di antara negara-negara Sanctionista di perbatasan dengan Rusia dan Ukraina.

Saat ini, pemboman kota-kota Ukraina terus berlanjut meskipun para pejabat AS memperkirakan bahwa setidaknya 7.000 tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran itu dan 14.000 hingga 21.000 lainnya terluka.

Kyiv dihantam rudal pada Kamis dini hari, puing-puing roket yang ditembak jatuh menghantam blok apartemen 16 lantai dan menewaskan satu orang.

Mariupol, kota yang terkepung di selatan Ukraina, juga terus mendapat ancaman karena pejabat kota memperkirakan bahwa setidaknya 2.400 orang kini telah tewas di sana.

Meski begitu, penasihat walikota Petro Andriushchenko mengatakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 20.000 ketika pencarian korban benar-benar dilakukan.

Perhitungan Andriushchenko itu bahkan sebelum sebuah teater di kota yang menampung hingga 1.200 warga sipil itu dihantam dan dihancurkan oleh pasukan Rusia Rabu malam.

Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu 'memilukan', sementara Joe Biden mencap Putin sebagai 'penjahat perang'.

Korban jiwa dari serangan itu tidak jelas.

Tetapi pejabat Kota mengatakan Kamis pagi bahwa evakuasi sedang berlangsung.

Tidak jelas berapa banyak orang yang berada di dalam pada saat itu.

Meskipun jumlah korban tewas meningkat, pembicaraan damai antara kedua belah pihak terus berlanjut.

Proposal konkret untuk gencatan senjata sedang dibahas.

Para perunding Rusia memberi penjelasan kepada wartawan tentang rencana 15 poin mereka untuk perdamaian, yang akan membuat Ukraina menyatakan netralitas dan membatasi angkatan bersenjatanya dengan imbalan penarikan Rusia.

Namun, kepala negosiator Ukraina Mikhailo Podolyak tidak tertarik pada rencana tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak telah membahasnya tetapi tidak mempertimbangkan posisi negosiasi Kyiv.

Proposal tersebut tidak menyebutkan Krimea dan Donbass - wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia sebelum invasi.

Presiden Zelensky kemudian menegaskan kembali bahwa integritas teritorial negaranya tidak untuk dinegosiasikan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)