Konflik Rusia Vs Ukraina
Hari ke-26 Invasi Rusia ke Ukraina: Tolak Serahkan Mariupol Hingga Khawatir Terjadi Perang Dunia III
Ukraina mengabaikan ultimatum Rusia untuk menyerahkan Kota Mariupol di tengah kekhawatiran penduduk telah diculik dan diasingkan.
9. Tinggalkan Ukraina
Sepuluh juta orang atau lebih dari seperempat populasi kini telah meninggalkan rumah mereka di Ukraina karena perang Rusia.
Hal tersebut diungkapkan kepala badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan pada hari Minggu.
Selain itu, setidaknya 902 warga sipil telah tewas dan 1.459 terluka di Ukraina pada Sabtu tengah malam waktu setempat berdasarkan laporan kantor hak asasi manusia PBB.
Parlemen Ukraina mengatakan 115 anak-anak Ukraina tewas dan setidaknya 140 lainnya terluka.
10. China tak kirim senjata untuk Rusia
Duta Besar China untuk AS mengatakan negaranya tidak mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.
Dia mengatakan China mengirim makanan, tempat tidur, dan bantuan lainnya, bukan senjata dan amunisi ke pihak mana pun.
Tetapi dikejar televisi AS pada hari Minggu, dia tidak secara definitif mengesampingkan kemungkinan Beijing akan melakukannya di masa depan.
11. Pasokan gas
Jerman telah menyetujui kontrak dengan Qatar untuk pasokan gas alam cair (LNG) yang akan membantu negara Eropa itu menyapih diri dari ketergantungannya pada energi Rusia.
Ini bisa memakan waktu beberapa tahun untuk kesepakatan itu mulai berlaku penuh karena Jerman tidak memiliki terminal untuk selivery LNG.
Sementara itu, Arab Saudi mengatakan pihaknya meningkatkan produksi minyak untuk memenuhi permintaan global.
12. Kesepakaatan damai telah dekat
Menteri luar negeri Turki, Mevlüt Çavuşoğlu, mengklaim kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina sudah dekat, meskipun ada skeptisisme dari pemerintah Barat.
Tetapi duta besar AS untuk PBB memperingatkan pada hari Minggu kemarin bahwa ada sedikit harapan untuk segera mengakhiri perang.
13. 11 Parpol ditangguhkan
Sebelas partai politik Ukraina telah ditangguhkan karena hubungan mereka dengan Rusia, menurut Zelenskiy.
Dewan keamanan dan pertahanan nasional negara itu mengambil keputusan untuk melarang para pihak dari kegiatan politik apa pun. (Guardian)