Pembicaraan Damai Soal Sengketa di Kepulauan Kuril Batal, Hubungan Rusia dan Jepang Memanas

Namun, Tokyo secara teratur memprotes kunjungan pejabat Rusia ke pulau-pulau itu.

Pihak berwenang Rusia mengkhawatirkan kemungkinan penyebaran sistem rudal AS di pulau-pulau itu jika mereka dikembalikan ke Jepang, yang dapat menciptakan ancaman militer langsung ke Rusia.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menganggap keputusan Rusia untuk menghentikan pembicaraan tidak dapat diterima, dikutip dari TASS.

Dia mengatakan Tokyo tidak dapat mengomentari prospek pembicaraan dengan Moskow.

Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tindakan anti-Rusia Jepang harus disalahkan atas memburuknya hubungan bilateral Rusia dan Jepang, dikutip dari Japan Today.

Mereka juga mengaitkan dengan sanksi Jepang terhadap Rusia setelah invasi di Ukraina.

Tokyo membantah klaim tersebut dengan mengatakan Moskow salah menerjemahkan konsekuensi invasi ke Ukraina ke dalam hubungan Jepang-Rusia.

"Tindakan Rusia sangat tidak masuk akal dan sama sekali tidak dapat diterima," kata Fumio Kishida, Perdana Menteri, pada sesi komite Diet.

Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno mengatakan pada konferensi pers, Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang Shigeo Yamada menyampaikan sikap Tokyo kepada Duta Besar Rusia untuk Jepang Mikhail Galuzin.

Kementerian Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan, penangguhan negosiasi perjanjian damai berasal dari pembatasan sepihak dan tidak bersahabat yang dilakukan Jepang pada hubungan Rusia-Jepang atas situasi Ukraina.

"Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin untuk mengadakan diskusi tentang penandatanganan dokumen yang penting bagi kedua negara," kata pernyataan itu.

Jepang Tetap Berlakukan Sanksi atas Invasi Rusia di Ukraina

Kishida mengatakan sikap Jepang untuk mencari penyelesaian masalah teritorial dan kesimpulan dari perjanjian damai dengan Rusia tetap tidak berubah.

Baca juga: PM Jepang Telepon Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Minta Arab Saudi Tingkatkan Produksi Minyak

Tokyo tetap memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap Moskow terkait invasi Ukraina, termasuk mencabut status perdagangan negara dan membekukan aset yang dimiliki oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jepang mengklaim Uni Soviet secara ilegal merebut empat pulau yaitu Kunashiri, Etorofu, Shikotan dan kelompok pulau Habomai, segera setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945, sementara Moskow berpendapat langkah itu sah.