Mantan Kanselir Jerman: Yang Terjadi di Ukraina Adalah Konsekuensi dari Kegagalan Politik

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BERLIN - Mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder mengatakan situasi di Ukraina saat ini adalah konsekuensi dari kesalahan politik yang dibuat setelah runtuhnya Tembok Berlin.

Pernyataannya ini ia sampaikan saat berbicara di kota Kartepe, Turki.

"Kami belum menciptakan arsitektur keamanan yang mampu mengatasi situasi yang berubah setelah runtuhnya Tembok Berlin. Perang di Ukraina adalah konsekuensi dari kegagalan politik ini," tegas Schroeder.

Dikutip dari TASS, Jumat (25/3/2022), Schroeder menekankan bahwa Eropa nantinya akan memperluas kemampuan pertahanannya.

"Eropa harus lebih bertanggung jawab atas keamanannya, baik di Uni Eropa (UE) maupun di NATO. Namun, Eropa tidak boleh pada saat yang sama fokus pada bidang militer secara eksklusif," kata Schroeder.

Baca juga: Indonesia Tetap Undang Rusia ke G20, Kemenlu: Kewajiban Presidensi G20 untuk Undang Semua Anggota

Perlu diketahui, pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, ia menyebutnya sebagai operasi militer khusus.

Setelah dimulainya invasi, pasukan Rusia telah menembaki dan menghancurkan infrastruktur utama.

Baca juga: Konflik di Ukraina Pengaruhi Harga Makanan hingga Bahan Bakar di India

Selain itu, secara besar-besaran juga menyerang daerah pemukiman di kota-kota dan desa-desa Ukraina menggunakan artileri, roket, dan rudal balistik.

Darurat militer pun diberlakukan di Ukraina, bahkan mobilisasi umum turut diumumkan.

Tuduhan Serius ke Moskow

Genap satu bulan invasi Rusia ke Ukraina, Pemerintah Ukraina menuduh Moskow memindahkan secara paksa ratusan ribu warga sipil dari kota-kota Ukraina yang hancur ke Rusia.

Pemindahan paksa tersebut disebut Ukraina sebagai dalih untuk menekan agar Kyiv menyerah.

Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negaranya untuk mempertahankan pertahanan militernya dan tidak berhenti berjuang.

Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan oleh Mantan Menteri Kebijakan Sosial Ukraina, Lyudmyla Denisova.