Tawaran Presiden Sri Lanka Bentuk Pemerintah Persatuan Ditolak Mentah-mentah Kelompok Oposisi
Oposisi Sri Lanka menolak undangan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk membentuk pemerintah persatuan, dan mendesak Rajapaksa mengundurkan diri.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Total 26 menteri, selain Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dalam pertemuan larut malam, Minggu (3/4/2022).
"Semua menteri mengajukan surat pengunduran diri agar presiden dapat membentuk kabinet baru," kata Gunawardena.
Dia seraya menambahkan keputusan itu diambil setelah membahas krisis ekonomi yang semakin memburuk.
Tiga anggota lain dari keluarga Rajapaksa yang berkuasa termasuk di antara mereka yang mengundurkan diri di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap kekurangan akut makanan, bahan bakar dan obat-obatan yang melanda negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta jiwa itu.
Saudara termuda Rajapaksa, menteri keuangan Basil, dan yang tertua, Chamal, yang memegang portofolio pertanian, dan keturunan keluarga Namal, menteri olahraga, semuanya mengundurkan diri.
Langkah itu dilakukan setelah ribuan orang menentang jam malam akhir pekan pada Minggu (3/4/2022) untuk memprotes di seluruh pulau dan menuntut pengunduran diri keluarga Rajapaksa, yang kembali berkuasa pada November 2019.
Baca juga: Krisis di Sri Lanka, Pemerintah Umumkan Keadaan Darurat saat Protes Makin Meluas
Baca juga: Kediamannya Digeruduk Warga, Presiden Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat di Tengah Krisis Ekonomi
Gelombang protes
Diberitakan sebelumnya, gelombang protes besar-besaran melanda negara Sri Lanka.
Pasukan bersenjata negara tersebut menghadapi kerumunan yang memprotes krisis ekonomi yang memburuk, setelah pemblokiran media sosial gagal menghentikan demonstrasi anti-pemerintah pada Minggu (3/4/2022).
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memberlakukan keadaan darurat nasional pada Jumat (1/4/2022), sehari setelah massa berusaha menyerbu rumahnya di ibu kota, Kolombo, dan pembatasan pergerakan warga berlaku secara nasional hingga Senin (4/4/2022) pagi.
Al Jazeera melaporkan hanya dalam 12 jam pertama aturan ditetapkan, sekitar 664 orang telah ditahan karena melanggar aturan tersebut.
Baca juga: Krisis di Sri Lanka, India Memasok 40 Ribu Ton Beras ke Kolombo
Sementara tindakan keras aparat terjadi di Peradeniya, dengan protes tersebar di seluruh negeri sepanjang hari, termasuk di ibu kota, Kolombo.
Berita lain terkait dengan Krisis di Sri Lanka
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
